KPU Haltim Rekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pilkada 2020

Rahmawati B. Bangsa
Rahmawati B. Bangsa

MABA – Tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun 2020 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Haltim mulai melakukan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.

Komisioner KPU Haltim Devisi Parmas, Rahmawati B. Bangsa mengatakan, pembentukan PPDP ini berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 485 tanggal 23 Juni 2020, tentang ararahan tindak lanjut pembentukan Petuga Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusuanan Daftar Pemilih Pemilihan Gubenrnur dan Wakil Gubenrnur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota.

“Jadi pada pasal 11 ayat 1, KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP. Ayat 3, PPDP berjumlah 1 orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 orang dan paling banyak 2 orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang,” kata Rahma kepada maluttimes.com, Minggu (5/7/2020).

Lanjut dia, dalam poin 5 surat tersebut KPU kabupaten/kota diperintahkan untuk menyesuaikan jumlah PPDP 1 orang untuk setiap TPS dengan pemilih maksimal 500 orang.

Sehingga itu, KPU Kabupaten Haltim menyesuaikan jumlah PPDP yang sebelumnya sebanyak 214 orang menjadi 201 orang sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan.

“Jadi pada prinsipnya, KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan tahapan perekrutan PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 melalui PPS telah sesuai dengan petunjuk teknis, maupun PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI,” jelasnya.

Rahma menambahkan, KPU juga sangat terbuka apabila ada masukan dari masyarakat maupun dari pengawas pemilihan.

“Apabila dalam proses perekrutan ditemukan permasalahan yang menyangkut dengan prinsip-prinsip atau asas pemilu/pemilihan,” pungkasnya.(dan/red)

Pos terkait