Bawaslu Kepsul Gelar RDK Kerawanan Pilkada 2020 Bersama Insan Pers

RDK Bawaslu Kepsul bersama insan pers

SANANA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar rapat koordinasi berkonsep Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama insan pers yang bertugas di Kabupaten Kepsul, dalam rangka pemetaan indeks kerawanan Pilkada tahun 2020, Jumat (26/6/2020).

Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila, didampingi Kordiv Pengawasan dan Perhubungan Antar Lembaga Risman Buamona dan Kodiv Hukum dan Penindakan Ajwan Umasugi mengatakan, Pilkada Kepsul di tahun sebelumnya terdapat catatan hitam bagi lembaga penyelenggara. Sebab, saat itu, Kepsul masuk urutan ke-6 dalam daftar salah satu dari beberapa daerah di Indonesia bersengkata hingga di Mahkamah Konstitusi, sehingga dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Berkaca dari catatan sejarah tersebut, maka Bawaslu Kepsul tidak ingin peristiwa itu kembali terulang pada pilkada tahun 2020 mendatang.

“Makanya, pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu Kepsul kian dioptimalkan dan ditingkatkan demi Pilkada yang berintegritas, damai, aman dan berlangsung sukses,” ucapnya.

BACA JUGA: Masa Kerja Panwascam dan Panwas Desa di Kepsul diperpanjang 

Seiring dimulainya kembali tahapan pilkada ini adalah momentum bagi Bawaslu sebagai penanda untuk memaksimalkan pengawasan pilkada, terutama karena ternyata berdasarkan penelitian Bawaslu, kerawanan pilkada berpotensi meningkat dengan adanya penambahan data pemilih sebesar 10 persen dari sebelumnya hanya 60 ribu lebih pemilih.

“Potensi kerawanan ini salah satunya ada pada data pemilih pemula, orang yang sudah meninggal dan TNI/Polri. Sehingga kami dari Bawaslu pada pemutakhiran kali ini yang jadwalnya pada tanggal 15 Juli, kami bersama dengan jajaran sama-sama berdampingan dengan KPU melaksanakan dor  to dor untuk bisa memastikan pemuktahiran data-data ini,” tandasnya.

Sementara itu, berkait koordinasi antar instansi dalam rangka mengantisipasi kerawanan Pilkada, Kordiv Pengawasan dan Perhubungan Antar Lembaga, Risman Buamona menegaskan, pihaknya telah menyampaikan ke jajaran tingkat Panwascam untuk mengawasi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan.

Selain itu, Risman juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut bantu mengawasi.

BACA JUGA: Balon Kada Petahana di-Warning tidak Politisasi Pemberian Bansos Covid-19

“Kalau ada dugaan pelanggaran kami berharap segera laporkan ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Soal lelang jabatan di Pemda, kalau ada pelantikan harus ada rekomendasi dari Mendagri maupun pemberitahuan ke Bawaslu,” tegasnya.

Hal senada juga ditegaskan Kodiv Hukum dan Penindakan Ajwan Umasugi bahwa, berkaca pada Pilgub Maluku Utara terjadi beberapa kasus di Kecamatan Mangoli Tengah. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekruitmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, serta ketidaknetralan ASN.

“Ini menjadi catatan untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Jika ada temuan tetap akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Dipenghujung rapat, Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila menyimpulkan bahwa, pemetaan indeks kerawanan pilkada atau potensi-potensi yang dimungkinkan terjadi, sejatinya harus menjadi kepedulian seluruh pihak, bukan hanya tugas dari lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, serta kepolisian dan kejaksaan, tetapi peran serta masyarakat menjadi point penting dalam rangka mencegah dan mengawasi tahapan demi tahapan Pilkada.

“Netralitas ASN, Polri dan TNI juga menjadi point penting didalam indeks kerawanan pilkada. Money politic, serta hal-hal yang bisa mengganggu atau merusak jalannya pesta demokrasi harus menjadi perhatian kita semua, begitu pun dengan masyarakat. Tugas masyarakat bukan hanya menyalurkan hak pilihnya, namun dibalik itu, pengawasan dan pencegahan oleh masyarakat, dalam mewujudkan pilkada yang bermartabat, berintegritas, aman, damai, tertib dan sukses sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Iwan juga mengucakan terima kasihnya kepada insan pers yang telah hadir memenuhi undangan Bawaslu Kepsul serta telah memberikan beberapa informasi dan masukan dalam rangka suksesi Pilkada 2020.

“Potensi-potensi pelanggaran tersebut menjadi satu titik balik bagi pihak penyelenggara bersama seluruh komponen, agar bersama-sama menjadi bagian dari suksesi pilkada Kepsul tahun 2020, dengan ikut terlibat dalam rangka mengawasi serta mencegah, potensi-potensi yang dimungkinkan akan terjadi sejak awal hingga akhir pemilihan,” pungkasnya.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TNI-Polri Gelar Baksos di Pasar Sarimalaha Tidore

Ming Jun 28 , 2020
SANANA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar rapat koordinasi berkonsep Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama insan pers yang bertugas di Kabupaten Kepsul, dalam rangka pemetaan indeks kerawanan Pilkada tahun 2020, Jumat (26/6/2020). Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila, didampingi Kordiv Pengawasan dan Perhubungan Antar Lembaga Risman […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!