Realisasi PAD Kabupaten Kepsul Tahun 2020 Baru Capai 25,5 Persen

Kepala BPPRD Kepsul, Idham Buamona
Kepala BPPRD Kepsul, Idham Buamona

SANANA – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) hingga Juni 2020 baru mencapai Rp1,5 miliar lebih atau 25,51 persen dari target Rp6 miliar. Karena situasi saat ini sedang tidak normal akibat wabah virus corona, maka beberapa sektor pajak tahun 2020 ini akan ditinjau kembali.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepsul, Idham Buamona, ketika ditemui maluttimes.com, Kamis (25/6/2020) siang.

Bacaan Lainnya

“Sampai periode Juni 2020 ini, PAD yang baru tercapai sebesar Rp1,5 miliar lebih atau 25,51 persen dari target pendapatan yang disediakan Rp6 miliar,” ungkapnya.

Idham mengatakan, pendapatan yang telah diterima tersebut dari sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) perkotaan sebesar Rp24 juta lebih atau 6,92 persen dan PBB pedesaan sebesar Rp7 juta lebih atau 2,15 persen. Kemudian sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)  sebesar Rp45 juta lebih atau 91,55 persen.

Sementara itu, untuk sektor PPJ (Pajak Penerangan Jalan) tercapai sebesar Rp1,5 miliar lebih atau 50 persen, ditambah Pajak Reklame sebesar Rp89 juta lebih atau 43,68 persen.

“Mungkin masyarakat berpendapat bahwa, sampai dengan periode enam bulan berjalan ini belum capai 50 persen. Kami ingin sampaikan bahwa, tidak selamanya target ini dia final. Kerena besar kemungkinan di perubahan anggaran kami juga berupaya melalui pimpinan (bupati-red) untuk meminta pertimbangan sehingga butuh persetujuan DPRD untuk target pendapatan yang ditargetkan Rp6 miliar itu mungkin bisa turun lagi,” katanya.

Idham bilang, salah satu sektor pajak yang bakal diajukan yakni pajak restoran. Pasalnya, pajak yang ditargetkan Rp500 juta lebih ini adalah target di tahun 2019 dengan pertimbangan tahun ini masih belaku kantin makan minum PNS.

“Di tahun ini telah diberlakukan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maka, makan minum PNS dihilangkan. Otomatis dari target 500 juta lebih itu tidak akan dapat tercapai. Ini yang menjadi indikator kami sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan untuk di perubahan anggaran APBD-P tahun 2020 estimasi anggarannya diturunkan karena sektor objeknya tidak jelas lagi,” paparnya.

Sementara untuk sektor PBB belum dilakukan penagihan secara keseluruhan karena jatuh tempo pembayaran untuk warga Kepulauan Sula per 25-30 Desember.

“Saat ini kami belum bisa melakukan penagihan karena penghasilan warga sama-sama kita pahami sehingga, PBB yang diperoleh ini rata-rata dari warga yang berkepentingan langsung mau jual tanah dan sertifikat yang harus dibuktikan dengan PBB maka ahkrinya warga datang membayar. Begitu juga dengan pajak restoran atau rumah makan. Semuanya diminta untuk ditutup maka, dengan sendirinya kami tidak bisa lakukan penagihan dan itu sampai saat ini masih terasa, akhirnya pendapatan dari sektor itupun menurun,” tuturnya.

Meski begitu, Idham optimis disisa enam bulan berjalan, bila pandemi Covid-19 membaik maka upaya penagihan itu akan kembali normal dengan harapan bisa mencapai target

“Dari semua sektor pajak ini, yang kami sedikit pesimis itu di sektor pajak makan minum karena dampak dari Covid-19 ini. Sedangkan di sektor pajak lain kami masih optimis mudah-mudahan masih bisa capai target,” harapnya.(red)

Pos terkait