Balon Kada Petahana di-Warning tidak Politisasi Pemberian Bansos Covid-19

SANANA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) mengingatkan secara tegas kepada para calon petahana agar tidak menjadikan pemberian bantuan sosial (Bansos) sebagai kesempatan meraup keuntungan politik.

Bacaan Lainnya

“Jadi prinsipnya, Bawaslu tidak bisa melarang setiap warga negara siapa pun dia untuk beri bantuan kemanusiaan. Tapi karena dalam konteks politik, Bupati maupun Wakil Bupati Kepsul digadang-gadang akan mencalonkan diri lagi maka secara resmi kami menyampaikan surat jangan sampai, setiap bansos yang dibagikan ada modus politik didalamnya,” kata Risman Buamona, Kordiv Pengawasan dan Perhubungan Antar Lembaga Bawaslu Kepsul, ketika ditemui maluttimes.com di ruang kerjanya, Senin (22/6/2020) siang.

Risman mengungkapkan, ada beberapa poin imbauan tertuang dalam surat resmi yang telah disampaikan ke Pemda Kepsul, Nomor: 105/K.KS/PM.00.05/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020.

Diantaranya pertama, Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lainnya. Kedua, pelaksanan program dan kegiatan pencegahan Covid-19 seperti bantuan sosial kepada masyarakat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dalam Pilkada 2020 dan ketiga, Bupati agar tidak untuk tidak melakukan mutasi jabatan atau pergantian pejabat.

“Apapun bansos yang dilakukan Pemda itu adalah program yang tidak bisa dibatasi selama itu tidak ada motif kampanye atau sosialisasi bakal calon bupati tertentu didalamnya. Kami juga sudah sampaikan ke jajaran tingkat Panwascam untuk mengawasi setiap ada yang memberikan bantuan. Jika ada dugaan pelanggaran maka langsung diisi ke form pengawasan untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Selain itu, Risman juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut bantu mengawasi.

“Kalau ada dugaan pelanggaran kami berharap segera laporkan ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti,” pintanya.

Menurut dia, bilamana terbukti adanya pelanggaran maka bisa berujung pada diskualifikasi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 71 ayat 1,2,3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

“Jadi kalau misal ada temuan maka itu akan dikaji. Tapi sampai saat ini belum ada temuan terkait itu,” ujarnya.

Lanjut dia, pembagian bansos ramai berlangsung bersamaan pada saat pengawas ad hoc dinonaktifkan sehingga tak ada proses pengawasan di lapangan.

“Jadi prinsipnya pada saat itu bawaslu hanya bisa menerima laporan, tapi tidak bisa menindaklanjuti temuan karena proses pengawasan lapangan pengawas ad hoc-nya dinonaktifkan. Saat itu tahapan ditunda sehingga tidak ada proses pengawasan,” terangnya.

“Jika hari ini ada laporan dugaan pelanggaran terkait dengan pembagian bansos segera laporkan ke bawaslu untuk ditindaklanjuti. Kalau tingkat pelanggaran itu terbukti, maka itu menjadi efek jera bagi pihak-pihak lain yang menggunakan bansos sebagai ruang untuk kampanye atau sosialisasi bakal calon tertentu,” sambung Risman mengakhiri.(red)

Pos terkait