KPK Kroscek 8 Aset Peninggalan Pemprov Maluku di Tikep

Kadis Perkim Kota Tikep, Muslihin, ketika ditemui di halaman kantor Kejari Soasio Tikep

TIDORE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengkroscek sebanyak 8 aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Aset hasil pengalihan kepemilikan dari Pemprov Maluku ke Pemprov Malut itu perlu dikroscek, karena hingga saat ini belum diketahui persis letak keberadaannya maupun jenis aset dan status pemanfaatannya.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tikep, Muslihin saat dikonfirmasi, Senin (15/06/2020).

Dijelaskan, untuk mengetahui data tentang aset tersebut, pihak KPK meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore. Oleh kejaksaan, kata Muslihin, pihaknya pun diminta untuk membantu mengidentifikasi keberadaan aset tersebut.

“Kalau aset (bekas milik, red) Pemprov Maluku yang berada di Kota Tidore Kepulauan sampai sejauh ini kita belum tahu dimana tempat-tempatnya,” ucap Muslihin.

Lanjut Muslihin, meski aset dimaksud disebutkan berada di wilayah administrasi Kota Tikep, namun pihaknya tetap meminta bantuan Pemprov Malut melalui SKPD terkait, untuk ditinjau bersama.

“Sementara kita masih berkoordinasi untuk menunggu data asetnya, karena ada kemungkinan besar ada tanah dan gedung yang kami masih pertanyakan,” ungkapnya.

Perihal ini senada disampaikan Kepala Kejari Tidore, Adam Saimima. Dia menyebutkan, memang aset yang diminta untuk dikroscek ini belum diketahui secara spesifik keseluruhan datanya.

“Makanya kita minta datanya seperti apa, baru kemudian kita tindaklanjuti apa saja delapan aset tersebut. Misalnya, sudah diketahui, nanti tinggal diproses apa saja aset itu, lokasinya dimana saja, kalau dalam bentuk tanah apakah sudah memiliki sertifikat atau belum, sekarang dipegang oleh siapa. Kalaupun belum diketahui, kita lihat dari provinsi, lalu kemudian Pemerintah Kota Tikep yang akan menindaklanjuti,” tukasnya singkat.(len/red)

Pos terkait