Catatan Kritik Atas Terbitnya Perwali Kota Tikep Nomor 19 Tahun 2020

TIDORE – Peraturan Walikota (Perwali) Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang pembukaan akses keluar mausuk dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pengamat Hukum Universitas Nuku (UNNU) Tidore, H. Saiful Rachman.

Bacaan Lainnya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nuku ini menilai, Perwali tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Kalau Perwali itu dikatakan diskripsi-pun tidak sesuai, karena diskripsi tetap harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh menyalahi,” kata Siful kepada maluttimes.com, via handphone, Jumat (12/6/2020).

Alumnus Magister Hukum Makassar menerangkan, didalam Pasal 5 Perwali itu menjelaskan bahwa tarif angkutan darat dan laut naik 100 persen secara keseluruhan. Padahal, kewenangan transportasi antar kabupaten/kota ada pada pemerintah provinsi.

“Kalau tarif Speedboat misalnya, yang diatur itu bukan hanya wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan tetapi juga antar kabupaten/kota. Dimana kalau dilihat dalam pembuatan Perwali itu tidak ada rujukan sama sekali maupun tanpa koordinasi dengan penetepan tarif,” terangnya.

BACA JUGA: DPRD Tikep Minta Perwali Pembukaan Akses Keluar Masuk dikaji Ulang

Untuk itu ia menyarankan, sebelum menerbitkan regulasi dalam bentuk apapun, tentunya Perwali harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan ahli maupun stakeholder terkait. “Jadi Perwali itu harus ditinjau kembali,” tandasnya.

Tanggapan senada juga disampaikan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nuku, Farid Madjdjo. Dalam pandangannya, Pemeritah Kota Tikep disaat memutuskan membuka kembali akses keluar masuk di wilayah harusnya ada pertimbangan ekonomi masyarakat karena akibat wabah Covid-19.

“Jangan menggunakan standar ganda dalam satu regulasi. Ini terkesan pemerintah tidak melakukan kajian-kajian sebelum mengeluarkan sebuah regulasi,” katanya.

Lanjut dia, keputusan Pemerintah dalam menaikkan tarif justru memberatkan masyarakat. “Misalnya transportasi laut, speadboat jalur Sofifi-Tidore yang semula 50.000 per orang, kini dengan keluarnya Perwali ini maka per penumpang menjadi 100.000,” ujar Farid.

Menurutnya, apabila pemerintah menaikan tariff transportasi yang tidak memberatkan masyarakat maka solusinya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat.

“Sebab ada masyarakat yang lebih jauh lagi seperti di Kecamatan Oba dan Oba Selatan yang ketika berurusan di Tidore, tentunya bayaran ongkos speadboat akan lebih besar,” pungkasnya mengakhiri.(len/red)

Pos terkait