DPRD: Pemkab Halbar Bersedia Bayar Siltap dan Tunjangan Pemdes

Ketua Komisi I DPRD Halbar Jufri Muhammad
Ketua Komisi I DPRD Halbar Jufri Muhammad

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemkab Halbar terkait dana tunjangan serta penghasilan tetap (Siltap) untuk pemerintah desa (Pemdes) yang belum terbayar selama 6 bulan, terhitung Januari – Juni 2020 di enam desa, Senin (8/6/2020).

Ketua Komisi I DPRD Halbar Jufri Muhammad mengatakan, rapat ini digelar setelah pihaknya menerima keluhan dari enam Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua BPD yang belum menerima Siltap dan operasional selama 6 bulan.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah melakukan RDP bersama Sekda, Kaban Keuangan dan Kadis DPM-PD, Kabag hukum, Inspektorat dan camat serta 6 kepala desa dalam rangka untuk mencari solusi terkait, sehingga aparatur kita yang ada disana itu hak-haknya dibayar,” ungkapnya ketika ditemui wartawan usai rapat.

Jufri menerangkan, dengan solusi yang dibarengi dengan regulasi maka, telah disepakati dan menyimpulkan bahwa, Pemkab Halbar bersedia membayar Siltap dan tunjangan pada pekan kedua Juni 2020 ini. “Siltap dan tunjangan akan segera dibayar begitu juga operasional,” terangnya.

Sebagai bentuk dukungan, Komi I akan mengeluarkan rekomendasi tertulis agar Pemkab Halbar dapat mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami dari komisi I memberikan apresiasi kepada Pemkab Halbar dalam hal ini tim Covid-19 yang dimana juga akan memberikan bantuan BLT dari dana covid-19 untuk warga 6 desa. Karena disana tidak ada dana desa makanya lewat BLT, tapi oleh pemerintah kita telah meminta dan Alhamdulillah direspon dengan baik atau disetujui untuk dilakukan pembayaran BLT disana nanti,” papar Jufri.

Selain itu, ia juga meminta kepada Pemdes enam desa sarta Camat segera menuntaskan penyampaian data kepada Sekda Halbar.(ms/all)

Pos terkait