Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Kepulauan Sula > Hujan Protes Warnai Musyawarah Penerima BLT Desa Capalulu

Hujan Protes Warnai Musyawarah Penerima BLT Desa Capalulu

SANANA – Hujan protes mewarnai musyawarah bakal calon penerima BLT di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Senin (1/6/2020).

Dari pantauan maluttimes.com, perwakilan masyarakat dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Camat Mangoli Tengah Safrudin Masuku itu langsung memprotes kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) tentang menetapkan calon penerima BLT Covid-19.

Mereka menilai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk dampak Covid-19 yang sudah disediakan Pemdes Capalulu adalah sepihak dan melanggar ketetapan Pemerintah.

Menurut salah satu warga, sebut saja Sahrul mengatakan, pengumpulan data KK dan KTP masyarakat tersebut tidak melalui prosedur yang ada. “Seharusnya pengumpulan KK dan KTP melalui RT/RW bukan malah sebaliknya,” teriak Sahrul.

“Masyarakat menginginkan penyaluran BLT harus sesuai dengan yang berhak mendapatkan,” sambung dia.

Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta Pemdes mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggara 2020 yang konon separuh anggaran telah dipergunakan untuk pengadaan satu unit perahu mincing (fiber) tanpa adanya musyawarah bersama.

Sayangnya, permintaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara terperinci oleh perwakilan Pemdes yang hadir.

Akibatnya, masyarakat peserta rapat geram mendengar penjelasan tersebut. Mereka kemudian mempertanyakan legalitas Sekdes baru yang saat ini dijabati oleh Katijo Sibela. Menurut mereka, pengangkatan Sekdes baru oleh mantan Kades Ali Umasangaji tak sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak pernah ada musyawarah desa, semua dorang (mereka_Pemdes.red) biking (buat) tanpa musyawarah dengan masyarakat. Ini uang Negara untuk rakyat bukan kamong (kalian_Pemdes.red) punya uang pribadi,” teriak sejumlah warga.

Akibatnya, musyawarah yang berlangsung di Ruang Belajar SMP Negeri 2 Desa Capalulu itu tidak mendapatkan kata kesepakan.

Betapa tidak, peserta rapat dari perwakilan masyarakat menilai Pemdes tak transparan dalam mengelola DD, ditambah lagi dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Sekedar untuk diketahui, hadir dalam musyawarah tersebut yakni, Camat Mangoli Tengah Safrudin Masuku, Ketua BPD Capalulu Jufri Capalulu, Sekdes Capalulu Katijo Sibela, Bendahara Desa Capalulu Robinson Mahdi, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sula serta aparat keamanan dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kapolsek Kecamatan Mengoli Timur.(red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!