Selasa, Oktober 26, 2021
Home > MALUT > Halmahera Barat > Kades Tuada Diduga Langgar Aturan Pemberhentian Perangkat Desa

Kades Tuada Diduga Langgar Aturan Pemberhentian Perangkat Desa

ilustrasi

JAILOLO – Kepala Desa (Kades) Desa Tuada, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Sanif Husen, diduga kuat telah melanggar aturan pemberhentian perangkat desa.

Hal ini diungkapkan Sahil Basir, salah satu aparat desa bidang Kaur Kemasyarakatan yang dicopot, Jumat (15/5/2020).

Sebanyak empat orang perangkat desa yang di copot masing-masing adalah, Kaur Pemerintahan Kasim Kunter, Kaur Pembangunan Bayan Djumati, Kaur Kemasyarakatan Sahil Basri dan Bendahara Desa Juhaena.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Sahril Basri bersama tiga rekan perangkat desa itu mengajukan gugatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halbar, karena mereka menilai perombakan struktur organisasi Pemdes oleh Kades melanggar prosedur.

“Kami ajukan gugatan ke DPMPD karena langkah yang dilakukan oleh Kades tidak sesuai prosedur dan sangat merugikan kami selaku Kaur desa,” kata Sahil kepada wartawan usai mengajukan gugatan ke DPMPD.

Sahil mengaku tak mengetahui ada pencopotan jabatan itu. Pasalnya, tanpa adanya surat pemberhentian maupun masalah lainnya.

“Kami tidak tahu sama skali soal pelantikan perangkat baru ini. Karena tidak di undang atau memberikan semacam surat pemberhentian kepada kami oleh Kades. Jadi kami masukan laporan gugatan ini untuk meminta penjelasan dari Kades atas dasar apa memberhentikan kami dari perangkat desa. Kami sadar, pergantian perangkat desa adalah haknya Kepala Desa, tapi setidaknya ada surat pemberitahuan ke kami, ini tidak ada sama skali,” ujarnya dengan nada kesal.

Olehnya itu kata Sahil, tindakan Kades Tuada Sanif Husen telah melanggar Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sementara itu, Kepala DPMPD Halbar, Asnath Sowo saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan tersebut. “Iya, ada laporan gugatan dari perangkat Desa Tuada. Prinsipnya kami tetap menerima laporannya dari pihak manapun terkait dengan hal desa. Jadi laporan ini nanti kami tindaklanjut,” katanya.

Mantan Camat Ibu Selatan ini berjanji, secepatnya akan memanggil Camat Jailolo, Kades Tuada serta pihak pelapor untuk mencari kebenarannya.

“Jadi nanti, Senin (19/5/2020) akan kami panggil semua pihak terkait untuk menindak lanjuti laporan ini,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, melalui penelusuran maluttimes.com, pelantikan perangkat Desa Tuada yang baru itu diduga kuat adalah keputusan sepihak Kades untuk mengangkat orang-orang dekatnya.

Parahnya lagi, hal ini dilakukan secara diam-diam dengan membentuk tim penjaringan pergantian Kaur tanpa adanya rapat bersama. Mirisnya, ketua tim penjaringan yang ditunjuk yakni Abdul Gani Yunus, merupakan mantan Kades Tuada yang telah diberhentikan oleh masyarakat karena diduga menyalahgunakan anggaran pengungsian di desa setempat.(ms/all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!