Selasa, Oktober 26, 2021
Home > MALUT > Halmahera Timur > DPRD Haltim Rapat Percepatan Pengesahan Ranperda dan Kode Etik

DPRD Haltim Rapat Percepatan Pengesahan Ranperda dan Kode Etik

Hasanuddin Ladjim

MABA – DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar rapat percepatan pengesahan Ranperda dan Kode Etik DPRD, di ruang rapat komisi, Rabu (8/4/2020).

Ketua Badan Kehormatan DPRD Haltim, Hasanuddin Ladjim mengatakan, pimpinan daangota DPRD sudah memastikan dan sudah memusatkan 5 Ranperda akan di Paripurnakan pada pecan depan, termasuk Kode Etik badan hukum DPRD.

“Rapat pimpinan dan anggota yang dilaksanakan tadi siang itu adalah membahas beberapa hal yang perlu diparipurnakan dan disahkan,” kata Hasanuddin kepada wartawan.

Hasanuddin mendesak agar badan hukum atau Kode Etik DPRD segera disahkan mengingat kondisi daerah yang saat ini dalam masa darurat wabah virus Corona atau Covid-19.

“Desakan dari badan kehormatan untuk agar dipercepat kode etik DPRD disahkan karena dalam rangka untuk menyikapi proses percepatan Covid-19 yang terjadi. Oleh karena itu DPRD sudah pasti memiliki agenda yang cukup padat, dengan keadaan yang darurat seperti ini maka lewat badan kehormatan DPRD memastikan ini cepat disahkan agar kedisiplinan anggota DPRD bisa di perkuat, sehingga sambung dia, agenda-agenda itu bisa terlaksana dengan baik bersama pemerintah daerah,” desaknya.

Selain itu, lanjut Hasanuddin, pimpinan dan anggota DPRD telah bersepakat kembali memanggil Dinas PMD dan DPKAD Haltim terkait dengan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Hal itu penting untuk dilakukan karena, sesuai dengan instruksi presiden maupun Mendagri bahwa DD juga diberikan ruang untuk pengembangan dan pencegahan covid-19,” ujarnya.

Percepatan pencairan DD ini agar segera dilakukan akan tetapi, yang perlu di perhatikan dan dievaluasi kembali oleh Dinas PMD dan Dinas Keuangan adalah perlu ada suatu perencanaan kerja yang rata di seluruh desa terkait dengan pos-pos anggran yang nantinya dialokasikan untuk pencegahan Covid-19.

“Perencanaan yang sistematis dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan unsur ketidakmerataan. Artinya dari perencanaan itu bisa merata atau seragam, berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena partisipasi yang paling besar itu ada di desa. Oleh karena itu kalau pemerintah desa juga proaktif kemudian didorong dengan anggaran yang bersumber dari dana desa, saya kira pemerintah daerah sedikit keringanan dalam melakukan penanganan covid-19,” tutupnya.(af/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!