Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Halmahera Timur > Temuan Penyalahgunaan Dana BOS di Haltim, Komisi I Minta Klarifikasi Dinas Pendidikan

Temuan Penyalahgunaan Dana BOS di Haltim, Komisi I Minta Klarifikasi Dinas Pendidikan

Rapat Komisi I DPRD Haltim dengan Dinas Pendidikan

MABA – Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan, Selasa (7/4/2020). Dinas Pendidikan Haltim diminta untuk mengkalirifikasi temuan adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah.

Temuan itu berdasakan hasil reses Komisi I di beberapa kecamatan yang dilaksanakan pada Maret 2020.

“Setelah melakukan rapat pimpinan dan anggota, diputuskan untuk memanggil Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan sesui hasil temuan dilapangan,” kata Hasanuddin Ladjim, Sekertaris Komisi I DPRD Haltim ketika ditemui usai rapat.

Hasanuddin menerangkan, ada tiga item pembahasan yang menjadi prioritas dalam rapat tersebut yakni, BOS Afirmasi adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal.

Sementara BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, sekaligus sebagai stimulus bagi sekolah lainnya untuk mendorong mutu layanan pendidikan, dan BOS Reguler merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasioanal bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Lanjutnya, berkaitan dengan itu sehingga pihaknya memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan secara tertulis terkait dengan masaalah yang ditemukan. Namun Hasanuddin tidak menjelaskan secara rinci masaalah apa saja yang terjadi dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS tersebut.

“Maka dalam rapat ini kami meminta kepada Dinas Pendidikan klarifikasi  laporan disampaikan secara tertulis sehingga di saat rapat pimpinan dan anggota dapat memutuskan sesuai hasil klarifikasi dari Dinas Pendidikan sesuai pada juknis pengunaan dan sistim pelaporan,” tandsanya.(af/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!