Selasa, Oktober 26, 2021
Home > MALUT > Kota Tidore > DPRD Tikep Setuju Usul Perda Perlindungan Perempuan & Anak

DPRD Tikep Setuju Usul Perda Perlindungan Perempuan & Anak

Pertemuan Fospar Malut dengan Pansus Ranperda DPRD Tikep

TIDORE – Menindaklanjuti hasil Focus Group Discusion (FGD) terkait Kekerasan Perempuan dan Anak, Forum Studi Perempuan (Fospar) Maluku Utara (Malut) menggelar pertemuan dengan Pansus Ranperda DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Pertemuan itu bertempat di ruang kerja Wakil Ketua DPRD, Ratna Namsa, Senin (16/3/2020).

Ratna Namsa yang juga selaku Koordinator Pansus Ranperda mengatakan, Fospar Malut memberikan masukan kepada Pansus terkait yang terjadi di lapangan kebanyakan anak-anak di luar batas kerja.

“Bagi kami, kami akan menyiapkan Perda ini secepat mungkin. Akan tetapi, hal tersebut butuh sosialisasi yang aktif kepada masyarakat agar mereka paham bahwa, ternyata hak anak-anak dan perlindungan terhadap kekerasaan perempuan yang mereka dapatkan bisa mengerti tentang bagaiaman cara menanganinya,” ungkapnya.

Yang menjadi fokus dalam pembahasan itu, Pansus Ranperda akan membuat SPM atau mencantumkan hak anak atau korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan.

“Torang (kami) harus menjebarkan hak anak dalam satu standar metode SPM atau bisa disebut standar pelayanan minimum,” ucapnya.

“Kalau boleh ada satu pos pelayanan terpadu bagi anak-anak dari korban kekerasan. Paling tidak kita bisa mendapatkan edukasi dari masyarakat. Jangan sampai korban mendapatkan perlakuan terhadap perempuan yang mengancam psikologis anak. Kami tetap memasukan dalam batang tubuh Perda dan kita akan membuat salah satu bab agar bisa merangkum semua masukan Fospar,” sambung Ratna.

Sementara itu, Direktur Fospar Malut, Hadinda Usman juga menyampaikan bahwa, dari latar belakang permasalahan kasus yang terjadi pada perempuan dan anak terus meningkat, diantarnya kasus pelecehan seksual, pencabulan yang terjadi di kalangan remaja maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tidore Kepulauan.

“Dari pertemuan itu, kami dari Fospar menyepakati bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun pedoman penatapelaksanaan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sekalipun menghadirkan berbagai instansi terkait agar tetap mengakomudir Ranperda yang nantinya dibahas,” pungkasnya.(len/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!