Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Kepulauan Sula > Protes Pelaksanaan Musdes, Puluhan Warga Desa Capalulu ‘Kepung’ Kantor Camat

Protes Pelaksanaan Musdes, Puluhan Warga Desa Capalulu ‘Kepung’ Kantor Camat

Foto: Screenshot video amatir aksi protes pelaksanaan Musdes Desa Capalulu di Kantor Camat Mangole Tengah

TERNATE – Aksi protes warga Desa Capalulu, Kecamatan Mangole Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara atas pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) terus berlanjut.

Kali ini, protes itu berlanjut di Kantor Camat Mangole Tengah, sebagai tempat dilaksanakannya Musdes Capalulu, Rabu (11/3/2020) pagi.

Dari amatan Malut Times, puluhan warga yang datang itu berupaya menerobos masuk untuk menyampaikan tuntutan protesnya atas pelaksanaan Musdes, karena menurut mereka, Musdes semestinya dilaksanakan di Desa Capalulu, bukan di Kantor Kecamatan.

Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. Mereka dicegat oleh sejumlah aparat keamanan Satpol-PP, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang berada di lokaksi. Meski begitu, riak protes terus dikumandangkan oleh warga yang didominasi oleh puluhan ibu-ibu rumah tangga ini.

Dihadapan Camat Mangole Tengah Sarfudin Masuku, Perwakilan BPMD Kepsul dan Ketua BPD Capalulu Jufri, warga meminta, Musdes bisa dilaksanakan apabila Kepala Desa Capalulu M. Ali Umasangadji diberhentikan dari jabatannya. Sebab warga menilai M Ali Umasangadji telah melakukan tindakan melawan hukum berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejak menjabat sebagaimana Kepala Desa.

BACA JUGA: Musdes di Desa Capalulu diwarnai Protes Warga

“Penolakan Musdes ini bukan tanpa alasan. Mengingat selama menjadi Kepala Desa, seluruh program pemerintah desa, baik pemberdayaan, perkebunan, peternakan serta perikanan dikelola sendiri oleh Kepala Desa. Bahkan Kades tidak pernah malaksanakan Musyawarah Desa selama tiga tahun terakhir,” teriak Boker, salah seorang warga.

Lebih anehnya lagi kata Boker, Musdes dilaksanakan tanpa adanya Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu.

“Ini akan menjadi cermin bagi semua desa di Kecamatan Mangole Tengah khususnya dan Kepulauan Sula pada umumnya, bahwa Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula tidak pro rakyat,” teriaknya lagi.

“Dengan adanya kejadian ini semakin memperkuat keyakinan kami bahwa, kami tidak lagi percaya akan kerja Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kami masyarakat Desa Capalulu menduga bahwa Pemerintah Daerah melindungi Kades yang nyata-nyatanya menyalah gunakan keuangan desa sebagai mana LHP Inspektorat,” sambung Boker.

Hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Capalulu, Sahrul Ipa. Ia mengkhawatirkan sikap Pemerintah Daerah kepada warga Desa Capalulu saat ini. “Sangat dikhawatir akan terjadi konflik di masyarakat Desa Capalulu. Jikalau sampai terjadinya jatuh korban maka Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di masyarakat Desa Capalulu,” cetusnya.

Dalam kondisi saat itu, warga dibuat lebih geram dengan pernyataan dan sikap tak etis yang ditontonkan oleh Camat Mangole Tengah, Sarifudin Masuku.

Pernyataan dan sikap camat ini terekam dalam video amatir berdurasi lima menit yang telah beredar. Didalam video tersebut, Safrudin menyebut warga capalulu ‘bodoh’ (tak tahu apa-apa) agar diam sembari mengarahkan telunjuk ke arah warga. Tidak sampai disitu, Safrudin juga mengusir warga.

 

 

Pernyataan camat itu mendapat kecaman keras dari salah seorang warga capalulu, Zul Mahdi. Dia menilai Camat Mangole Tengah tidak beretika.

Alumni Fakultas Hukum Unkhair itu menyampaikan kepada camat untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Desa Capalulu.

“Bila tidak maka warga mengharamkan camat menginjakkan kakinya di Desa Capalulu,” tegasnya.

Hingga berita ini dipublis, Camat Mengole Tengah, Safrudin Masuku tetap bersikeras melanjutkan Musdes Capalulu meski tanpa Ketua BPD Capalulu Jufri yang sudah dipaksa pulang oleh massa aksi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!