Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Halmahera Barat > Masyarakat Desa Bobane Dano Gelar Aksi didepan Kantor Bupati

Masyarakat Desa Bobane Dano Gelar Aksi didepan Kantor Bupati

JAILOLO – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Desa Bobane Dano, Kecamatan Jailolo Selatan enggelar aksi demonstrasi didepan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Senin (2/3/2020).

Mereka menyampaikan protes terhadap pengangkatan Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Bobane Dano yang harusnya memikili fungsi kontrol dan tupoksi sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya kenerja Kepala Desa (Kadesa) namun yang terjadi justru BPD berasal dari dalam keluarga alias anak kandung Kades sendiri.

“Melihat hal ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang berada di Desa Bobane Dano adalah sistem dinasti atau sistem kekeluargaan (nepotisme),” kata Noval Sabale, Koordinator Aksi ketia menyampaikan orasinya.

Noval menilai, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini Inspektorat tak mampu menyelasaikan problem masalah di Desa Bobane Dano dan Inspektorat sengaja ‘membodohi’ masyarakat desa setempat.

Pasalnya, kata dia, Inspektorat yang melakukan pengauditan terkait dugaan penyalagunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017 sengaja ditutupi.

“Proses pemeriksaan yang selama tiga hari, sampai sejauh ini hasil LHP kami tidak menemukan atau mendapatkannya, maka patut di pertanyakan,” teriak Noval.

Sehingga itu, atas nama masyarakat, Noval mendesak kepada Inspektorat agar memberikan hasil laporan pemeriksaan atau audit tersebut.

“Karena kami masyarakat hanya membutuhkan LHP, karena LHP semestinya sudah diberikan kepada masyarakat. Pihak Inspektorat mengaudit dan sudah mendapatkan temuan, tapi sebaliknya Inspektorat menutupi persoalan ini,” tandasnya.

Menanggapi aksi ini dalam hearing, Kepala Inspektorat Halbar, Julius Marau mengatakan, tuntutan masyarakan terkait penyalagunaan anggaran DD dan ADD sudah dilaksanakan pengauditan cepat.

“Tuntutan masyarakat, kami dari inspektorat sangat cepat merespon dan sudah melakuan audit,” tanggapnya.

Menurut dia, LHP merupakan dokumen rahasia yang tak wajib diketahui oleh masyarakat, namun yang wajibnya harus diberikan kepada Bupati, DPRD dan Oprik dalam hal ini Kepala Desa.

“Untuk masyarakat nanti kita siapkan iktisar atau isi dari LHP jadi yang akan kami berikan bukan LHP-nya,” tandasnya.(ms/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!