Pemekaran Jailolo Timur, Mendagri Minta Perda dan Peta Desa

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) untuk segera memasukan dokumen Peta Desa dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemekaran Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim).

Permintaan ini disampaikan saat Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Syamsudin Kadir, Bupati Halbar Danny Missy, Kadis PMD Provinsi Samsudin Banyo, dalam pertemuan bersama di ruang kerja Mendagri, Selasa (11/2/2020).

Dalam pertemuan itu, Bupati Danny Missy mengaku kesulitan melakukan pelayanan di wilayah enam desa perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar).

Karena saat keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019 tentang batas wilayah Halut-Halbar, desa yang masuk Halbar belum ada kode desa, sehingga pelayanan tidak bisa dilakukan, karena ada teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dari hasil pemaparan saya dan pak gub, langsung direspon oleh pak Mendagri, sehingga diminta segera menyampaikan dokumen peta desa dan Perda pemekaran kecamatan,” ungkap Danny Missy, kepada wartawan di Jakarta.

Danny menekankan, status wilayah enam desa sudah jelas bahkan Mendagri juga sudah mengakui ada empat desa yang sudah resmi masuk wilayah Halbar, sehingga tidak ada lagi soal sengketa wilayah enam desa.

“Tidak ada lagi sengketa wilayah enam desa, sehingga kita tinggal menunggu kode desa dan segera dilakukan pelayanan terhadap masyarakat,” tandasnya.

Sehingga itu, Danny menghimbau masyarakat empat desa yang resmi masuk Halbar untuk tetap bersabar karena pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan impian dari masyarakat setempat.

“Jangan lagi dengarkan isu-isu yang tidak bertanggujawab. Yang pastinya saya tidak tinggal diam, hingga warga enam desa benar-benar mendapatkan hak mereka sebagai warga Halbar,” cetusnya.

Danny juga menyampaikan terima kasihnya kepada Mendagri, karena menyambut baik apa yang disampaikan, sehingga warga enam desa bisa segera mendapat pelayanan dari Pemkab Halbar.

“Terima kasih juga kepada pak gubernur, karena ikut mendorong percepatan batas wilayah enam desa, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat enam desa selama bertahun tahun saat ini sudah terwujut,” ucapnya mengakhiri.(ms/all)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hak Kekayaan Intelektual Halbar Bakal dipromosi ke Luar Negeri

Sel Feb 11 , 2020
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) untuk segera memasukan dokumen Peta Desa dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemekaran Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim). Permintaan ini disampaikan saat Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Syamsudin Kadir, Bupati Halbar Danny Missy, Kadis […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!