Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Halmahera Barat > Aliansi KOBRA Loteng Demo Bupati Halbar

Aliansi KOBRA Loteng Demo Bupati Halbar

JAILOLO – Puluhan massa dari yang tergabung Aliansi Komando Barisan Rakyat (KOBRA) Loloda Tengah, Rabu (5/2/2020) mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Massa yang datang menggunakan satu unit truk lengkap sound sistem itu membentangkankan sejumlah pamflet yang bertuliskan “Selamatkan negeri Loloda dari PT.TUB, usir PT. TUP dari Negeri Loloda”.

Di depan kantor Bupati, massa menyampaikan sejumlah tuntutan salah satu diantaranya adalah Bupati Halmahera Barat Danny Missy  segera merealisasikan janjinya untuk meresmikan Loloda Tengah menjadi Kecamatan.

Tidak hanya itu, massa juga mengancam, jika tuntutan tersebut tak segera direalisasi maka, mereka atas nama masyarakat 9 desa yang berada di lingkar tambang akan memboikot seluruh ktifitas pertambangan PT. TUB.

“Panitia peresmian sudah di bentuk sejak bulan Desember 2019 lalu, dan itu di perintahkan lansung oleh bupati, karena acara peresmian akan di gelar pada Januari 2020 namun sampai bulan Februari ini belum juga ada tanda-tanda sama sekali untuk acara peresmian tersebut. Jadi kami masyarakat Loteng meminta bupati segera berikan penjelasan, hak ini patut dipertanyakan, ada apa sehingga sampai saat ini peresmian tersebut belum juga terlaksana,” teriak Rivo Tabisi, Koordinator Aksi dalam orasinya.

Suasana aksi yang baru berlangsung sekira 30 menit itu sempat memanas ketika sang orator meminta massa untuk menduduki kantor bupati lantaran tak mendapat respon pihak pemda. Saling dorong antara massa dengan petugas keamananan dari Satpol-PP dan Polisi namun berhasil dilerai.

Aksi tersebut pun kemudian dilanjutkan gendug DPRD Halbar. Disana massa disambut Ketua DPRD Charles R. Gustan dan langsung melakukan hearing. Charles berkesimpulan bahwa semua ini adalah bentuk tuntutan yang katanya sudah membuat kesepakatan pembayaran lahan maupun tanaman yang sudah di sepakati bersama antara masyarakat lingkar tambang PT. TUB dan Pemda.

“Jadi kami dari DPRD akan menindak lanjuti dan kami akan memanggil semua pihak yaitu, dari pihak Pemda, PT. TUB dan juga masyarakat lingkar tambang untuk diduduki masalah ini,” katanya.

Lanjut Charles, “kami tidak bisa mendengar dari salah satu pihak saja. Oleh karen itu kami harus berkoordinasi dengan pihak Pemda maupun PT. TUB terkait dengan kesepakatan pembayaran. Jadi harap masyarakat bersabar,” pintanya.(ms/all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!