Selasa, Oktober 26, 2021
Home > MALUT > Halmahera Barat > Danny Missy: ASN yang Jarang Berkantor Jangan dibayar Gajinya

Danny Missy: ASN yang Jarang Berkantor Jangan dibayar Gajinya

JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Barat) berupaya untuk secepatnya menjalankan tiap program yang dicanangkan untuk tahun 2020.

Hal ini diperkuat dengan penandatangan perjanjian kontrak kinerja tahun 2020 dan penyerahan dokumen pelaksanan anggaran oleh Bupati Danny Missy bersama dengan Sekda Halbar, Syahril A. Radjak kepada seluruh pimpinan SKPD, Senin (3/02/2020) kemarin.

Bupati Halbar Danny Missy mengatakan, dengan adanya penyerahan perjanjian tersebut maka target kinerja tahun ini harus dicapai dan diusahakan semaksimal mungkin.

“Sesuai dengan anggaran yang telah diberikan ke masing-masing OPD itu bukan dilihat dari besar kecilnya, tetapi bagaimana kita mencapai semua target yang sudah diberikan, karena ini merupakan peniliaian kinerja untuk setiap SKPD,” katanya.

Danny juga meminta kepada seluruh OPD agar para Februari 2020 sudah harus melaksanakan tender-tender perencanaan. Sehingga memasuki Maret 2020 sudah harus ada kontrak fisik yang berjalan.

“Tidak ada lagi alasan-alasan karena saya targetkan bulan April – Mei itu pekerjaan sudah harus mulai. Untuk kecamatan-kecamatan saya berharap dibenahi untuk belanja pegawainya, karena saya telah melemparkan sebagian wewenang dikecamatan, maka dari itu perlu adanya pembenahan,” pintanya.

“Dan pimpinan SKPD diharapkan untuk berkodinasi dengan Sekda Halbar. Bagi yang tidak pernah masuk kantor jangan dibayar gajinya. Kita sudah bentuk komisi ASN, berkordinasilah dengan komisi ASN itu dalam rangka penerapan regulasi ASN. Bagi pegawai-pegawai yan tidak datang bertugas dicatat dan dilaporkan ke komisi ASN,” tegas Danny Missy.

Sementara itu, Sekda Halbar Syahril A. Radjak juga menambahkan, penandatangan perjanjian ini suatu komitmen kesepakatan SKPD sebagai penerima amanah dengan dupati sebagai pemberi amanah atas kinerja yang terukur dan berorientas pada hasil, inovasi, dan capaian prestasi dalam kerja.

“Komitmen antara penerima dan pemberi amanah ini adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.perjanjian ini juga dapat menciptakan tolak ukurkinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Sehingga saya berharap dalam satu komando kita bisa menjalankan program-program bupati untuk memajukan daerah ini,” jelasnya.(ms/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!