Selasa, Oktober 26, 2021
Home > MALUT > Halmahera Barat > Penasaran Anggaran Pilkada dipangkas, Ketua KPU dan Bawaslu Halbar Temui Sekda

Penasaran Anggaran Pilkada dipangkas, Ketua KPU dan Bawaslu Halbar Temui Sekda

JAILOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dibuat penasaran dengan adanya kabar pemangkasan anggaran Pilkada 2020 oleh DPRD setempat.

Saking penasarannya, keterwakilan pimpinan dari kedua lembaga penyelenggara pemilu ini langsung menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, M. Syahril Abd. Radjak, pada Senin (30/12/2019) kemarin untuk mempertanyakan kebenaran kabar tersebut.

Ketua KPU Halbar, Miftahudin Yusup ketika ditemui usai bertemu Sekda mengatakan, informasi pemotongan anggaran Pilkada oleh DPRD itu  tidak berdasar.

“Jadi nanti kita diundang tim banggar dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) pada minggu awal pada Senin 6 Januari 2020 baru kita bicarakan hal teknisnya,” kata Miftahudin.

Menurut dia, seharusnya ada rasionalisasi dari APBD terkait pemangkasan anggaran itu. Dikatakan juga, masalah ini kendalanya ada pada rasionalisasi APBD 2020 yang tidak dilakukan oleh Pemda setempat sehingga ada pos-pos yang dipakai untuk mendahului perubahan di tahun 2020.

Ia menegaskan, pihaknya (KPU) dan Bawaslu akan meminta legitimasi hal itu karena didalam NPHD untuk sumber pembiayaan bukan di APBD 2020 tetapi induk dari 2020 dan perubahan di 2019.

“Dua item itu yang menjadi sumber pembiayaan Pilkada, dan kesepakatan awal sesuai dengan PAD saat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu suda ada kesepakatan antara KPU dan Pemda itulah yang menjadi dasar kami, yang kami tau untuk anggaran KPU 30,5 miliar dan 9 miliar untuk Bawaslu,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kordiv Plh. Bawaslu Halbar, Muhammaddun Hi. Adam usai pertemuan itu. Ia mengaku kaget mendengar informasi tersebut sehingga pihaknya langsung menemui Sekda guna untuk memperoleh kejelasan.

“Hasil koordinasi kami dengan pak Sekda tadi juga belum ada informasi pasti, karena pak Sekda juga menunggu hasil koordinasi dengan DPRD. Jadi kami masih menunggu positifnya berapa, karena sebelum ditetapkan perdanya, hingga kini kami belum mendapat bocoran anggaran pasti penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu itu berapa,” tuturnya.

Lanjutnya, bila pemangkasan anggaran itu benar dilakukan maka pihaknya berharap pengurangannya tidak terlalu signifikan.

“Karena jika turun hingga 5 miliar maka akan menjadi problem bagi Bawaslu. Sebab 5 miliar hanya cukup untuk honor penyelenggara saja,” ujar pria yang akrab disapa Adun ini.

“yang kami sesalkan adalah DPRD ketika membuat rasionalisasi, saat itu tidak mengundang kami, hingga hari ini kami belum ketahui pasti berapa jumlah anggaran kami. Semoga potongan tidak terlalu kecil, jangan sampai berpengaruh pada proses pelaksanaan dan pengawasan Pilkada nanti,” tandasnya.(all/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!