DPRD Minta Bupati Danny Missy Segera Lakukan Penyegaran OPD

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat meminta Bupati Danny Missy untuk segera melakukan penyegaran terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat Djufri Muhammad, kepada sejumlah  wartawan, Selasa (29/12/2019) kemarin.

Permintaan wakil rakyat ini bukan tanpa alasan. Ia menilai selama ini roda birokrasi baik bupati maupun sekda masih belum maksimal dalam memantau kinerja OPD seperti, pejabat eselon III (Sekretaris, Bendahara, Kepala Bagian dan Kepala Bidang) di berbagai instansi. “Begitu juga eselon IV yang berisi Kepala Seksi, Kasubid dan Sasubag,” kata Djufri.

Menurutnya, penyegaran ini harus dilakukan sebelum memasuki Januari 2020. Djufri juga menyarankan Bupati Danny Missy harus intens menyeriusi kajian terhadap ASN yang akan menduduki posisi eselon III dan IV dalam penyegaran OPD.

Djufri Muhammad.

“Pada posisi ini seharusnya hasil evaluasi selama ini baik oleh pimpinan tekhnis maupun pihak Baperjakat serta BKD sudah bisa menjadi pertimbangan pak bupati untuk melakukan penyegaran,” ujarnya.

Djufri mengemukakan, berdasarkan data yang diperoleh Komisi I DPRD, jumlah pejabat eselon III kurang lebih 185 posisi, sedangkan eselon IV sebanyak 387 posisi yang sebagiannya masih terdapat kekosongan dan berstatus sebagai plt.

“Jadi kami berharap penempatan jabatan nanti sesuai degan basic dan kompetensi ASN agar jangan lagi para ASN yang masuk dalam kategori jabatan lingkup fungsional seperti tenaga guru dan medis ditarik ke jabatan struktural,” cetusnya.

Dari hasil analisis dan evaluasi Komisi I, Djufri lebih menitikberatkan pada posisi tertentu seperti bendahara yang sangat lama di jabat oleh ASN tertentu. Bagi pihaknya, hal semacam ini sangatlah rawan terjadi penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu juga faktor kejenuhan dan terhambatnya proses kenaikan pangkat dan golongan ASN tersebut yang tentunya mempengaruhi kariernya.

“Jadi setelah melakukanrRoling dan mutasi kami berharap di tahun 2020 nanti, proses pelaksanaan tugas dan mekanisme kerja harus diatur sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak lagi kelihatan hanya pimpinan SKPD dan bawahan tertentu saja yang bekerja, sementara yang lainnya tidak diberi peran,” pungkasnya.

Djufri menegaskan, setalah dilakukan penyegaran OPD pihaknya akan lebih tegas untuk melakukan monitoring sebagai bahan untuk memberikan keyakinan kepada rakyat terkait dengan saran dan pendapat Komisi I.

“Nantinya kami juga akan melakukan monitoring pengawasan baik disaat pelaksanaan roling dan mutasi maupun pasca itu,” tegasnya.

Diakhir koemntarnya, Djufri juga menyinggung terkait penyegaran serupa juga harus dilakukan kepada pejabat eselon II dan para Kepsek tingkat SMP, SD hingga TK/Paud.(all/red)

Idhar AL

Reporter Kab. Halmahera Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Anggota Polres Halbar Berhasil Evakuasi IRT yang Tertindih Batu Kali

Sen Des 30 , 2019
JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat meminta Bupati Danny Missy untuk segera melakukan penyegaran terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) setempat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat Djufri Muhammad, kepada sejumlah  wartawan, Selasa (29/12/2019) kemarin. Permintaan wakil rakyat ini bukan tanpa alasan. Ia menilai […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!