Dituding Ingkar Janji Naikkan Harga Kopra, Muabdin : Pemerintah Hanya Menyiapkan Regulasi

SOFIFI – Janji Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut) Muabdin Radjab menaikkan harga komoditi kopra melalui upaya intervensi pemerintah terhitung mulai Senin (26/11/2018) tadi nampaknya menjadi bumerang bagi dirinya.

Betapa tidak, janji yang disampaikan Sekprov Muabdin dihadapan masa aksi mahasiswa saat hearing terbuka aksi naikkan harga kopra jilid II (dua) pada Kamis (22/11/2018) lalu, dituding hanyalah ‘surga telinga’ belaka.

Imbasnya, janji yang belum ditempati itu menuai kecaman masa mahasiswa dari berbagai elemen gerakan di Malut.

LIHAT JUGA: Tuntut Benny Mundur Dari Jabatan, Ratusan ASN Lumpuhkan Aktivitas Kantor Bupati Morotai

Ratusan masa aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Perjuangan Rakyat (KOPRA) menagih janji Sekprov Muabdin dengan menggelar aksi di dua titik lokasi terpisah, yakni di Kantor Gubernur Malut di Sofifi dan kediaman Gubernur Malut di Kalumpang, Kota Ternate, Senin (26/11/2018).

Aksi di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara, Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah.

Masa menuduh Muabdin atas nama pemerintah Provinsi Malut telah berbohong kepada masyarakat.

“Penyampaian dari Muabdin Radjab bersama Kadis Pangan Provinsi Malut Saiful Turui menurut kami ini adalah hal yang nihil karena kenaikan harga kopra yang terjadi beberapa hari kemarin adalah sirkulasi harga pasar dan bukan intervensi dari pemerintah, bagi kami ini hanyalah janji-jani manis dari pemprov,” tegas Yulhia Pihang, koordinator lapangan (Korlap) aksi dalam orasinya.

Yulhia menambahkan, pihaknya juga menagih janji pemerintah yang telah berjanji bakal mendata dan memberi subsidi biaya pendidikan bagi mahasiswa anak petani kopra di Malut.

“Subsidi dalam bentuk pembayaran uang semester dan kami meminta kejelasan terkait hal ini tapi pada kenyataannya juga masih sama yaitu janji,” timpalnya.

Ia pun menegaskan, jika janji-janji pemerintah itu masih menjadi ‘isapan jempol’ belaka maka dalam waktu dekat ini mahasiswa akan menggelar aksi dengan masa koalisi yang lebih banyak lagi.

“Kami membutuhkan suatu langkah progres dari pemerintah agar bisa menyelesaikan hal ini, jika tidak kami akan membangun kosolidasi yang lebih besar untuk menuju ibukota provinsi,” tukasnya tegas.

Sementara dalam kesempatan yang sama Sekprov Muabdin kembali menemui masa. Dihadapan ratusan mahasiswa Muabdin mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa terlalu jauh mengintervensi harga komoditi kopra di pasaran.

“Pemerintah hanya menyiapkan regulasi,” ujar Muabdin.

Lanjut dia, respon pemerintah atas gejolak anjloknya harga kopra masih tetap dilakukan. Seperti halnya belakangan ini strategi penanganan jangka pendek telah dibahas bersama sejumlah kepala daerah, bupati dan walikota dan satgas pangan.

Dia menjelaskan, dalam program jangka pendek, satgas pangan memiliki fungsi memutuskan mata rantai yang selama ini melilit para petani kopra melalui praktek jual beli izon kopra. Praktek tersebut membuat petani kopra bergantung pada tengkulak atau pembeli.

“Contoh saya punya kebutuhan yang rill ini, terus saya ke tengkulak, saya butuh duit untuk anak sekolah, dan kata tengkulak boleh saya kasih kamu duit, tapi kamu punya kopra saya beli dengan harga Rp 2.500, sementara di pasaran harga kopra umpamanya Rp 10.000, kan dia (petani) rugi,” jelas Muabdin mencontohkan.

Soal subsidi untuk mahasiswa anak dari petani kopra, lanjut Muabdin, hal itu pasti direalisasi oleh pemerintah karena telah disepakati asalkan tepat sasaran dan menunggu penetapannya saja.

Tak kalah pentingnya tambah Muabdin, saat ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) juga memberikan solusi dengan mendatangkan investor atau pembeli komoditi kelapa dari petani di Malut.

Amatan Malut Times aksi di depan Kantor Gubernur Malut sempat  terjadi kericuhan antara mahasiswa dan anggota Satpol PP  namun beruntung dapat dilerai.(red/mg1/azk)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tuntut Benny Mundur Dari Jabatan, Ratusan ASN Lumpuhkan Aktivitas Kantor Bupati Morotai

Sen Nov 26 , 2018
SOFIFI – Janji Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut) Muabdin Radjab menaikkan harga komoditi kopra melalui upaya intervensi pemerintah terhitung mulai Senin (26/11/2018) tadi nampaknya menjadi bumerang bagi dirinya. Betapa tidak, janji yang disampaikan Sekprov Muabdin dihadapan masa aksi mahasiswa saat hearing terbuka aksi naikkan harga kopra jilid II […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!