Senin, September 27, 2021
Home > MALUT > Kota Ternate > Ini Klarifikasi Tim Hukum AHM-RIVAI terkait Dugaan Polisi Intervensi DPT

Ini Klarifikasi Tim Hukum AHM-RIVAI terkait Dugaan Polisi Intervensi DPT

TERNATE – Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, AHM-RIVAI, menyampaikan klarifikasi terkait dengan temuan dan informasi kegiatan tahapan Pemilihan Ulang kepala daerah Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018.

Fahrudin Maloko, SH. mengatakan, hal ini terjadi miss komunikasi internal team dan pihaknya memohon maaf. Lanjutnya, sebagaimana dokumentasi foto pertemuan yang beredar ialah yang dihadiri oleh sejumlah anggota Polisi Polsek Taliabu Barat dan pertemuan yang diadakan di rumah Kepala Desa Bobong dalam rangka pencermatan DPT yang dihadiri oleh Komisioner KPUD Taliabu, PPS dan PPL, hal ini sebagaimana dalam penjelasan Polda Malut dalam press conference tanggal 5 Oktober 2018 serta juga konfirmasi team di lapangan.

LIHAT JUGA: Ini Penjelasan Polda Malut terkait Dugaan Intervensi DPT di Taliabu

“Bahwa sebagaimana press conference kami pada tanggal 4 Oktober 2018 yang menduga kadatangan oknum kepolisian dari Polsek Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu ke rumah Darwin Masuku adalah tidak benar,” kata Fahrudin, melalui konferensi persnya, Sabtu (06/10/2018).

“Melalui perss release ini juga kami mengklarifikasi atas kekeliruan ini dan telah di luruskan oleh Polda Malut bahwa rumah yang didatangi oleh sejumlah anggota Polisi adalah rumah kepala desa bobong untuk melakukan pencermatan DPT bersama dengan Komisioner KPUD Taliabu, PPS dan PPL,” sambungnya.

Lanjutnya, terkait keterlibatan Polri dan TNI dalam Pencermatan DPT di Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh KPUD Taliabu yang dan atas Berita Acara dimaksud telah ditanggapi oleh Komisioner Bawaslu Maluku Utara yang menyatakan, “seharusnya Berita Acara dimaksud tidak keluar dari prinsip peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dalam pencermatan data Talibau dan Sula pihak-pihak yang dilibatkan hanya bawaslu, KPU dan Tim Paslon, sedangkan dan Polri dan TNI hanya melalukan pengamanan.

LIHAT JUGA: Bawaslu Malut Agendakan Pemanggilan KPU Taliabu

“Oleh karena akibat miss komunikasi ini melalui perss release ini kami mengklarifikasi terkait keterangan kami dalam Press Conference tanggal 4 Oktober 2018 yang di menduga adannya kedatangan oknum anggota Polisi Polsek taliabu barat di rumah Danrwin Masuku namun sebenarnya adalah rumah kepala desa bobong dalam rangka pencermatan DPT sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh KPUD Pulau Taliabu yang melibatkan Polri dan TNI.

Selain itu, Fahrudin meminta kepada Bawaslu Malut untuk meminta klariflkasi kepada KPUD Taliabu yang mengeluarkan Berita Acara dimaksud yang sebagaimana keterangan komisioner bawaslu melalui media dimana menurut berdasarkan berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi dan petunjuk teknis untuk pencermatan DPT hanya melibatkan Bawaslu, KPU bersama tim paslon, serta dinas terkait.

“Sementara terkait teknis pengamanan Proses PSU adalah Polda Maluku utara bersama dengan jajaran dibawahnya yaitu Kepolisian Resor Halmahera Utara, Resor Halmahera Barat, Resor Kepulauan Sula dan Resor Pulau Taliabu,” pungkasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!