Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Bawaslu Malut Agendakan Pemanggilan KPU Taliabu

Bawaslu Malut Agendakan Pemanggilan KPU Taliabu

TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) segera memanggil KPU Kabupaten Pulau Taliabu terkait dengan berita acara kesepakatan pencermatan DPT di Kecamatan Taliabu Barat yang melibatkan TNI/Polri.

Hal ini disampaikan Kordiv Hukum Bawaslu Malut, Aslan Hasan ketika dikonfirmasi, Jum’at (05/10/2018). “Yang salah itu adalah KPU Taliabu. Karena kewenangan mengeluarkan petunjuk teknis itukan ada di KPU Provinsi,” kata Aslan.

LIHAT JUGA: Ini Penjelasan Polda Malut terkait Dugaan Intervensi DPT di Taliabu

Dijelaskan, juknis KPU Provinsi untuk kepentingan coklit dan pencermatan data Taliabu-Sula itu  pihak-pihak yang dilibatkan adalah Bawaslu, KPU, bersama tim pasangan calon sebagaimana dengan perintah putusan Mahkama Konstitusi bahwa Bawaslu dengan pengawasannya, KPU dengan pelaksanaan teknisnya dan Kepolisian dalam pegamannnya.

“Jadi bagi saya ini sesuatu yang bergerak dari kebijakan KPU Taliabu yang membuat kesepakatan bersama yang ternyata didalamnya melibatkan unsur TNI/Polri didalam proses pencermatan data itu,” jelasnya.

LIHAT JUGA: Oknum Polisi di Taliabu Diduga Lakukan Pendataan DPT di Wilayah PSU

Menurut Aslan, kesepakatan yang dilakukan KPU Taliabu harusnya tidak boleh keluar dari prinsip peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkama Konstitusi.

“Jadi kalau teman-teman KPU Taliabu mengambil langkah yang tidak selaras dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi tentunya ini adalah sesuatu yang keliru. Saya akan membicarakan ini dengan komisioner Bawaslu Provinsi untuk memanggil KPU Taliabu untuk meminta klarifikasi dasar penerbitan berita acara kesepakatan itu,” sambungnya tegas.

Aslan mengaku telah berkoordinasi dengan Kuasa Hukum KPU yang mengatakan, mengatakan secara kelembagaan KPU tidak tahu kebijakan tersebut.

“Maka kita (Bawaslu.red) akan mengambil langkah meminta klarifikasi karena itu KPU Taliabu sudah mengambil langkah diluar peraturan perundang-undangan dan keluar dari apa yang diperintahkan oleh Mahkama Konstitusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, apa yang dilaksanakan kepolisian terkait menjadi muatan berita acara itu merupakan sebuah kesepakatan yang sepanjang belum dibatalkan mereka tetap bepijak.

Dokumen berita acara KPU Taliabu.

“Setelah kami menerima dokumentasi berita acara yang dikeluarkan KPU Taliabu tentu sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Polda Malut. Kalau saya membaca langkah Polda itu tidak ada yang keliru karena basisnya pada berita acara itu,” pungkasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!