Oknum Polisi di Taliabu Diduga Lakukan Pendataan DPT di Wilayah PSU

TERNATE – Tim hukum Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara AHM-Rivai menyayangkan adanya intervensi pihak kepolisian jelang Perhitungan Suara Ulang (PSU ) Pilkada Maluku Utara di Kecamatan Pulau Taliabu Barat, Kecamatan Sanana dan enam desa di Kecamatan Kao Teluk.

Tim hukum Cawagub Maluku Utara Rivai Umar, Fahruddin Maloko, SH. kepada wartawan mengatakan, berdasarkan temuan tim Paslon AHM-Rivai di lapangan pada Minggu 30 September 2018 sekitar Pukul 14.38 WIT, diduga ada oknum anggota kepolislan dari Polres Kabupaten Kepulauan Sula yang bertugas di Polsek Kecamatan Taliabu Barat mendatangi rumah milik Darwin Masuku alias Bambang yang merupakan warga Dusun Badadi, Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat.

LIHAT JUGA : Bawaslu Malut Agendakan Pemanggilan KPU Taliabu

“Berdasarkan pada hasil konfirmasi team AHM-Rivai dengan saudara Darwin Masuku membenarkan bahwa oknum polisi tersebut memang datang ke rumahnya dan mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam keluarganya. Namun Darwin Masuku sendiri tidak tau apa maskud dan tujuan pendataan tersebut,” kata Fahrudin Maloko dalam rilisnya, Kamis (04/10/2018).

Bardasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No: 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tanggal 17 September 2018 jelas dan gamlang memerintahkan kepada Kapolisian Negera Repubiik Indonesia yang dikhususkan pada Resor Halmahera Utara, Resor Haimahera Barat, Resor Kepulauan Sula dan Resor Pulau Taliabu untuk hanya melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang dan hasilnya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

LIHAT JUGA: Ini Penjelasan Polda Malut terkait Dugaan Intervensi DPT di Taliabu

“Sejak awal keinginan publik untuk netralitas anggota kepolisian telah disampaikan, bahwa anggota kepolisian dilarang untuk memihak atau melakukan tindakan-tindakan lainya terutama turut campur tangan dalam menentukan dan menatapkan peserta pemilu sebagaimana Kepala Devisi  Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri lrjen Martuani Sormin mengeluarkan 13 poin pedoman netralitas polisi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang salah satu poinnya ialah, anggota polisi dilarang menjadi panitia umum Pemilu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  dan Panitia Pengawas (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta pemili,” papar Fahrudin.

LIHAT JUGA: Tim Hukum AHM-RIVAI Minta Bawaslu Malut Awasi Proses Pendataan DPT di Kepsul dan Taliabu

“Dugaan tindakan oknum anggota kepolisian dalam mengkroscek atau mendata DPT sebagaimana yang dialami Darwin Masuku di desa Bobong Kacamatan Taliabu Barat menurut kami adalah bentuk dan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam hal menentukan dan menetapkan peserta pemilu,” sambunya.

Lanjut dia, pihaknya meminta kepada Kepolisian Resor Pulau Taliabu untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan oknum anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Kecamatan Taliabu Barat yang datang ke rumah Darwin Masuku, untuk mendata Daftar Pemilih Tetap.

“Kami juga meminta agar Bawaslu dan KPU Provinsi segera memerintahkan jajarannya di kabupaten/kota yang melaksanakan PSU untuk melakukan pengawalan ketat dilapangan. Jika tidak dilakukan, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum untuk ditindakianjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya,” tegas Fahrudin.

LIHAT JUGA: Panwascam Kao Teluk Amanakan ‘Sumbangan Paslon AGK-YA’

Selain di Taliabu, kata Fahrudin, ada dugaan penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Halmahera Barat, pantaum tim AHM-Rivai bahwa adanya dugaan penerbitan KTP yang liebih dari 1.000 oleh Dukcapil Halbar diperuntukan pada masyarakat 6 desa yang nota bene sebagai lokasi PSU Pilkada Maluku Utara 2018.

Padahal, dalam amar putusan MK, lanjut Fahrudin, pada angka 2 dengan jelas menyatakan bahwa termohon atau KPU melakukan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) secara defacto sesuai dengan KTP atau KK dan masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung.

“Bagi kami dugaan penerbitan KTP yang labih dari 1.000 oleh Dukcapil Halbar ini kami meminta kepada Bawaslu Malut memanggil Kadis Dukcapil Halbar untuk dimintai keterangan terkait informasi penerbitan KTP. Bawaslu Malut segera memerintahkan jajaran Bawaslu Kabupaten Halbar untuk turun dilapangan dan mengkroscek langsung masalah tersebut,” tutupnya.

 

Terpisah, Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar saat dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan hal ini harus jelas, yakni siapa nama anggota, jabatan apa dan tempat tugas dimana.

“Saya minta ini dikonfirmasi ulang informasinya darimana, karena wartawan lebih tahu,” terangnya.

Sementara masalah pendataan, lanjut Hendri, mungkin saja ada kerjasama dengan petugas baik itu KPU, Bawaslu atau pihak terkait lain, sehingga dibuat pendataan. Tapi jika tidak ada kerjasama berarti melanggar hukum.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Polda Malut usul PTDH Tiga Anggota Kasus Narkoba

Kam Okt 4 , 2018
TERNATE – Tim hukum Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara AHM-Rivai menyayangkan adanya intervensi pihak kepolisian jelang Perhitungan Suara Ulang (PSU ) Pilkada Maluku Utara di Kecamatan Pulau Taliabu Barat, Kecamatan Sanana dan enam desa di Kecamatan Kao Teluk. Tim hukum Cawagub Maluku Utara Rivai Umar, Fahruddin Maloko, SH. […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!