DPRD Taliabu Gelar Paripurna Penyampaian KUA-PPAS 2019

  • Whatsapp

BOBONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019.

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Pultab Selasa (2/10/2018) tepat pukul 11.00 WIT. KUA-PPAS Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2019 disusun dengan memperhitungkan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2018 serta perkiraan dinamika kondisi yang akan kita hadapi pada tahun 2019.

Dari sisi Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.615,839 milyar, terdiri dari tiga komponen yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.59,65 milyar, Dana Perimbangan Rp.469,41 milyar dan Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp.86,74 milyar.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, pada APBD Tahun 2019 dengan jumlah Belanja Daerah sebesar Rp 670,.34 Milyar, terdirí dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 177.18 Milyar dan Belanja Langsung Sebesar Rp 493,15 milyar.

“Untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat baik tahun 2018 maupun tahun kedepan yang akan dibutuhkan nantinya. sidang ini merupakan komitmen untuk menyikapi tuntutan perkembangan di masyarakat, guna untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pulau taliabu,” kata Ketua DPRD Pulau Taliabu, Muh. Nuh Hasi, saat membuka rapat.

Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Ramli mengatakan, penyampaian rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“KUA-PPAS 2019 merupakan asumsi dan proyeksi yang secara makro meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 mengacu pada peraturan perundang- undangan yang belaku khususnya Permendagri tahun 2019,” katanya.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menetapkan pendapatan di dalam APBD yang belum memiliki dasar hukum.

“Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah tetap mengacu pada Tahun Anggaran 2018 dan analisis terhadap realisasi pendapatan, lebih khusus pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan,” pungkasnya.(tmi/red)

Pos terkait