Dinilai Langgar UU, Bawaslu Malut diminta Tindak Cagub Petahana

TERNATE – Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 tinggal menghitung hari skan berlangsung. Intensitas pengawasan dari pihak penyelenggara menjadi cermin keberlangsungan pesta demokrasi ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Fahrudin Maloko, SH. selaku tim penasehat hukum paslon AHM-Rivai dalam jumpa pers, Senin (01/10/2018). Fahrudin meminta agar Bawaslu Maluku Utara (Malut) dan jajaranya lebih memperketat pengawasan di lapangan terkait rencana kunjungan kerja (kunker) cagub petahana Abdul Ghani Kasuba (AGK) ke wilayah PSU.

Sebab menurutnya, jika dalam kunker itu AGK memberikan bantuan kepada masyarakat maka secara tidak langsung telah melanggar pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016.

LIHAT JUGA: Tim Hukum AHM-RIVAI Minta Bawaslu Malut Awasi Proses Pendataan DPT di Kepsul dan Taliabu

“Calon gubernur petahana dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, bagi diri sendiri maupun paslon lain. Jadi kami hanya memastikan agar Bawaslu memaksimalkan pengawasannya terhadap kunker petahana di lokasi PSU. Soal menguntungkan salah satu paslon ini tergantung penilaian Bawaslu secara kelembagaan, kalau misalnya petahana memberikan bantuan, tentu dari kami menganggap melanggar ketentuan karena merugikan kami,” papar Fahrudin.

Lanjut dia, berbeda hal jika AGK selaku gubernur aktif berkunjung ke wilayah PSU dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan tidak mengumpulkan massa serta membagi-bagikan bantuan adalah wajar dilakukan selaku kepala daerah.

“Kalau cuma soal kunjungan kerja seperti biasa itu wajar selaku kepala daerah. Namun kalau tatap muka dan sebagainya tentu merugikan paslon tertentu dan itu tidak boleh,” sambungnya.

Selain itu, Fahrudin menilai langkah cagub petahana yang melakukan roling jabatan pejabat di lingkup Pemprov Malut melanggar UU. sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

“Kami sudah dapat informasi terkait roling ini. Kami sedang menyusun laporannya dan pelanggaran tersebut bakal kami laporkan untuk diteliti oleh Bawaslu sesuai kewenangannya. Tapi perlu diingat bahwa, sanksi selanjutnya pada pasal 71 terpenuhi, itu bisa di diskualifikasi oleh Bawaslu, itu diatur dalam pasal 71 ayat 5 ,” cetusnya.

Fahrudin menegaskan, agar pelaksanaan PSU sesuai UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 8 Tahun 2018, Bawaslu diharapkan berperan penuh dalam pengawasan jangan sampai lalai, karena tanpa ada laporan pun Bawaslu bisa menindaklanjuti, kalaupun itu temuan Panwascam atau PPL.

“Jika AGK memberikan bantuan dan Bawaslu tidak menindaknya, yang pasti kami akan lakukan upaya hukum untuk Bawaslu sesuai ketentuan hukum yang diatur. Kenapa ada temuan tapi tidak ditindak Bawaslu,” tegasnya.(tim/red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BPK Oi Ternate Buka Posko Peduli Sulteng

Sel Okt 2 , 2018
TERNATE – Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 tinggal menghitung hari skan berlangsung. Intensitas pengawasan dari pihak penyelenggara menjadi cermin keberlangsungan pesta demokrasi ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan Fahrudin Maloko, SH. selaku tim penasehat hukum paslon AHM-Rivai […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!