Senin, September 27, 2021
Home > HUKRIM > YLBH-RKS Desak MA Segera Bentuk Pengadilan Negeri Sanana

YLBH-RKS Desak MA Segera Bentuk Pengadilan Negeri Sanana

TERNATE – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara mendesak Mahkama Agung (MA) agar segera menyeriusi pembentukan Pengadilan Negeri Sanana, kabupaten setempat.

Terhitung 15 tahun Kebupaten Kepsul dimekarkan namun sampai saat ini belum mempunyai Pengadilan Negeri sendiri sebagaimana kabupaten lainnya. Pengadilan Sanana saat ini hanya berstatus sebagai tempat sidang Pengadilan Negeri Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Direktur YLBH-RKS Kepsul, Iksan Buamona, kepada redaksi maluttimes.com, Selasa (25/09/2018) mengatakan, hal ini berdampak pada proses penyelenggaraan Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum yang berjalan lambat serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan menjadi tidak efektif sesuai dengan tupoksi pengadilan.

Iksan memaparkan, Pengadilan Negeri sebagai bentuk kongkrit Penerapan Hukum di Kabupaten Kepsul adalah maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman“ yang diuraikan sebagai berikut : ayat (1) : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang “. Sedangkan ayat (2) : “Pengadilan membentuk pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan“.

“Maka untuk itu kami meminta agar pihak-pihak terkait agar segera mempercepat pengresmian pengadilan sanana menjadi Pengadilan Negeri definitif agar masyarakat kurang mampu dan pencari keadilan di negeri ini tidak perlu menunggu dan membuang-buang waktu untuk mencari keadilan dan kepastian hukum,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Advokat YLBH-RKS Kepsul, Kuswandi Buamona, SH. Selama dirinya bersama rekan-rekan advokat/pengacara juga merasa tidak efektif dengan sidang cepat yang di lakukan oleh Pengadilan Labuha yang bersidang di sanana. Sebab waktu sidang hanya seminggu dengan puluhan kasus sehingga dengan alasan kondisional sebagian hak-hak terdakwa diabaikan.

“Dimana masyarakat Kepsul harus bersidang di kabupaten Halmahera Selatan (bacan) dengan baiaya gugatan hingga puluhan juta rupiah, belum lagi dengan jarak tempuh 199 km, warga harus naik kapal ke ternate dulu salin kapal dari  ternate semalam lagi ke bacan,” katanya.

Menurut dia, berdasarkanUU Nomor 8 Tahun 2004 bahwa, Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama dan berkedudukan di setiap kotamadya atau ibukota kabupaten.

“Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2004 ini maka kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula mendesak pemkab Kepulauan Sula, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Mahkamah Agung untuk seriusi pembentukan pengadilan negeri sanana demi lancarnya proses hukum dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan keadilan  karena masyarakat akan terlalu jauh untuk memperoleh keadilan,” ujarnya.

“Padahal sudah 15 tahun kabupaten kepulauan sula dimekarkan hingga sekarang belum mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Langkah paling mudah untuk menegakkan hukum yaitu dengan membentuk pengadilan negeri sanana, supaya pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan dengan cepat, mudah dan murah. Maka sudah sewajarnya permbentukan PN Sanana karena sudah memenuhi dasar pembentukan PN sesuai Pasal 4 (1) UU Nomor  8 Tahun 2004,” sambung Kuswandi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!