Terkait PHP Pilkada Malut, Helmi : MK Harus Adil

  • Whatsapp
Akademisi UMMU, Dr. (Can) Helmi Alhadar.

TERNATE – Sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7/2018).

Menanggapi hal tersebut, salah satu akademisi Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Helmi Alhadar kepada maluttimes.com, Sabtu (28/7/218) mengungkapkan, gugatan yang dilayangkan oleh pemohon, yakni pasangan calon Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) bisa menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa ada kepentingan tertentu yang terkesan memaksakan untuk mngganggu kemenangan paslon AHM-Rivai.

Terlepas daru alasan-alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum AGK-YA yangg menudung telah terjadi intimidasi dari pihak AHM-Ruvai terhadap para saksi AGK-YA di beberapa Kecamatan, ditambah lagi dengab tuduhan mengenai hak pilih AHM yang bermasalah oleh KTP ganda.

Selanjutnya, kata Helmi, belum lagi masalah Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) AHM. Menurutnya, dengan beberapa kali Pilkada Malut yang berujung pada keputusan MK untuk menentukan kemenangan paslon kerap kali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap adanya intervensi dari pusat dalam menentukan pihak yang menang.

Untuk itu, Helmi berharap kali ini MK bisa lebih serius menangani persoalan ini utuk menghindari prasangka dari masyarakat bahwa adanya intervensi daru pusat. “Apalagi sebelumnya AHM sudah dijerat masalah hukum menjelang Pilkada. Memang bukan tidak mungkin pihak AHM melakukan sabotase dalam beberapa daerah di Kepulauan Sula, tapi itu harus dibuktikan secara trrbuka kalauu memang ada sabotase dari pihak AHM, termasuk adanya cmpur tangan dari KPU dan Bawaslu.” Katanya.

Helmi menambahkan, memang kemenangan AHM-Rivai di Sula dan Taliabu terkesan begitu mencolok sehingga masuk akal utuk dicurigai. Meskipun begitu, katanya, itu juga harus dibuktikan seberapa besar unsur permasalahan itu hingga bisa mendongkrak kemenangan AHM.

Helmi meyakini bahwa masyarakat Malut sangat berharap agar kali ini MK bisa mengadili secara adil dengan keputusan yang adil dan memuaskan utuk logika serta rasa keadilan masyarakat, sekalipun akan menyakitkan utuk sabagian orang. “Apapun keputusan MK, harus dilandasi dengan rasa keadilan di masyarakat,” ujar kandidat doktor komunikasi ini.

Selain itu, dirinya juga khawatir jika keputusan MK terkesan tidak adil, maka bisa menimbulkan pesimisme di masyarakat dalam Pilkada. “Pokoknya masyarakat Malut sangat berharap MK dapat memutuskan secara adil atas sengketa ini tanpa terkesan memihak kepada salah satu pihak dengan alasan-alasan yang kurang bisa diterima,” tuntas Helmi. (red/tim)

Pos terkait