PH AHM : Ada Unsur Abuse of Power Dalam Penertiban SKCK AHM

TERNATE – Akhirnya penasehat hukum Ahmad Hidayat Mus (AHM), Wa Ode Nur Zainab angkat bicara terkait adanya Surat Kapolda Metro Jaya tertanggal 20 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara, Perihal Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK).

Wa Ode melalui press release, Kamis (26/7/2018) mengungkapkan, selaku PH AHM dirinya sangat menyayangkan pernyataan Kapolda Metro Jaya terkait SKCK yang diterbitkan Dit Intelkam Polda Metro Jaya tertanggal 14 Januari 2018 dinyatakan tidak berlaku.

“Kami sebagai Penasihat Hukum AHM sangat menyayangkan adanya surat tersebut. Menurut kami, surat tersebut dibuat dengan sangat gegabah dan bertendensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).” Tegas Wa Ode.

Olehnya itu, Wa Ode menuturkan, sepatutnya KPU Maluku Utara menolak surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Surat Kapolda Maluku Utara.

Seharusnya, lanjut Wa Ode, pada saat diterbitkannya SKCK oleh Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2018, AHM nyata-nyata tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun juga.

Wa Ode juga menguraikan posisi AHM yang tidak terbukti tersangkut tindak pidana apapun dengan penjelasan berikut:

1). Dalam Perkara Masjid Raya Sanana yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Ternate, Majelis Hakim mennjatuhkan Putusan BEBAS dan menyatakan AHM tidak terbukti bersalah melakukan tipikor dlm kasus tsb, sebagaimana dimuat dlm Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Juni 2017 (atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018 tersebut). Putusan Pengadilan Tipikor Ternate tersebut terbukti juga diperkuat dg Putusan MA No. 2881 K/Pid.Sus/2017 tanggal 23 April 2018 oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar.

2). Penetapan tersangka kepada AHM oleh Polda Maluku Utara dalam Perkara Bandara Bobong, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 3/Pid.Pra/2017/PN Tte tgl 22 Februari 2017 (atau jauh sebelum diterbitkannya SKCK tanggal 14 Januari 2018).

3). Perkara Bandara Bobong secara semena-mena diambil alih oleh KPK dan walaupun tanpa adanya alat bukti yang sah dan relevan, kemudian KPK menetapkan AHM sebagai tersangka pd tanggal 13 Maret 2018 (atau jauh setelah diterbitkannya SKCK tgl 14 Januari 2018).

Untuk itu, menurut Wa Ode faktanya jelas bahwa ketika AHM mengajukan SKCK kepada Polda Metro Jaya, AHM sedang tidak tersangkut masalah hukum apapun. Jika kemudian Polda Metro Jaya mencabut SKCK sebagaimana Surat Kapolda tertanggal 20 Juli 2018, artinya surat tersebut sama sekali tidak mendasar dan nyata-nyata telah terjadi abuse of power.

“Sekali lagi, secara hukum, KPU Maluku Utara harus menolak Surat Kapolda Metro Jaya yang diteruskan melalui Surat Kapolda Maluku Utara dimaksud.” Pungkas Wa Ode. (red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Temuan Jasad Bayi di Selokan Gegerkan Warga Ngade

Kam Jul 26 , 2018
TERNATE – Akhirnya penasehat hukum Ahmad Hidayat Mus (AHM), Wa Ode Nur Zainab angkat bicara terkait adanya Surat Kapolda Metro Jaya tertanggal 20 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara, Perihal Klarifikasi Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK). Wa Ode melalui press release, Kamis (26/7/2018) mengungkapkan, selaku PH AHM […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!