Rabu, Oktober 27, 2021
Home > MALUT > Kota Ternate > MK Putuskan Pengurus Parpol dilarang Rangkap Anggota DPD-RI, Sahrin : Itu Sudah Tepat

MK Putuskan Pengurus Parpol dilarang Rangkap Anggota DPD-RI, Sahrin : Itu Sudah Tepat

TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membuat putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian pasal-pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang melarang pengurus partai politik (parpol) merangkap jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhitung sejak Pemilu 2019 dan seterusnya.

Putusan tersebut disambut baik oleh sejumlah kalangan, yang menilai adanya langkah awal yang baik dalam penataan ketatanegaraan di Indonesia, terkhususnya perihal perekrutan calon anggota DPD-RI.

Sahrin Hamid, salah satu calon DPD-RI Dapil Maluku Utara yang juga menyambut positif putusan tersebut mengatakan, sudah sangat tepat apa yang diputuskan oleh MK.

Menurutnya, sebagaimana semangat konstitusi yang menghadirkan dua kamar (bikameral) dalam lembaga negara yakni untuk DPR sebagai representasi suara rakyat melalui parpol. Sementara DPD adalah representasi aspirasi daerah.

“Ini menjadi awal yang baik untuk menata ketatanegaraan kita, sehingga pembagian tugas, fungsi dan sumber rekruitmen menjadi jelas,” ujar Sahrin yang juga Ketua Panglima institute, Sekolah Hukum dan Bisnis Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Sebagaimana latar historisnya, kata Sahrin, kehadiran DPD, semangatnya adalah mengganti Fraksi Utusan Daerah (FUD) yang pernah ada dalam lembaga ketatanegaraan di Indonesia yang kini menjadi DPD.

“Sehingga kedepan, anggota DPD adalah benar-benar menjadi jembatan aspirasi daerah, yang memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan daerah. Karena yang diwakilinya adalah daerah, bukan mewakili kepentingan partai,” timpalnya.(hna/azk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!