Sejumlah Elemen Gerakan Beri Dukungan kepada Bawaslu dan KPU Malut

  • Whatsapp
Ilustrasi

TERNATE – Sejumlah elemen gerakan kemahasiswaan memberikan dukungan kepada Bawaslu dan KPU Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dukungan itu disampaikan KNPI Kota Ternate, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, PMII Cabang Kota Ternate, Samurai Malut, dJAMAN Malut dan AMPP Togamaloka setelah Polda Malut layangkan panggilan terhadap Ketua Bawaslu dan KPU No: B/371/VII/2018/Ditreskrim, tertanggal 14 Juli 2018 untuk dimintai klarifikasi mengenai beberapa kasus pelanggaran pemilu yang diduga melibatkan dua lembaga penyelenggara tersebut.

Ketua DPD II KNPI Kota Ternate, Sahroni Ahirto menjelaskan, masalah ini harus ditelusuri dari dasar. Ia meminta Polda Malut yang menangani masalah ini dapat memilah masalah hukumnya baik itu apakah masalah personal atau masalah penyelenggara.

“Sampai saat ini tidak kelihatan apa masalahnya yang ada hanyalah mungkin pelanggaran personal yang misalnya satu orang coblos berapa kali dan itu pidana itu masalah lain lagi dengan masalah penyelenggara. Jadi kalau sekarang penyelenggara KPU dan juga Bawaslu dipanggil ke Polda, saya pikir Polda juga harus menjelaskan ke masayrakat apa yang menjadi tututan utama, supaya masyarakat pun jangan meraba, ataupun interprestasi bahwa Polda juga bisa punya kepentingan apa sampai ke arah sana,” ucap Sahroni, Rabu (18/07/2018).

LIHAT JUGA: Dua Komisioner Bawaslu Malut diperiksa Polisi

Menurut dia, masalah Pilkada harus diselesaikan berdasarkan prosedurnya, ada PKPU, Perbawaslu, Gakkumdu, DKPP. “Kalau ini sudah ditempuh dan ini masuk pidana, ok, mungkin pihak terkait misalkan Polda bisa ambil langkah, tetapi ini langsung ke sana, berarti ini kan orang akan bertanya-tanya, ada apa ini,” ujarnya.

“Kalau memang Direskrimum, berarti kan masalah hukumnya apakah dia masuk pada pidana mana, apakah persoalan surat SKCK dari daerah lain yang apakah itu personal ataukah masalah penyelenggara, misalnya KPU secara masiv melakukan kesalahan ataukah bawaslu, nah itu yang harus dijelaskan, sampai saat ini belum kelihatan masalah yang memanggil ini masalah jelasnya apa,” tandasnya seraya mengapresiasi kinerja dua lembaga penyelenggara tersebut.

Untuk tidak dibaca sebagai konspirasi, KNPI Kota Ternate meminta Polda Malut bertanggungjawab mejelaskan persoalan ini kepada masyarakat. “Saya tidak baca ini konspirasi, saya baca ini tugas dan tanggung jawab masing-masing, supaya jangan tumpang tindih,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua HMI Cabang Ternate, Alhervan Barmawi. Ia memberikan dukungan kepada Bawaslu dan KPU Malut agar tegar menghadapi masalah tersebut.

“Bawaslu dan KPU perlu di berikan apresiasi dan dukungan moril dari masyarakat Maluku Utara. Pemilu kali ini adalah sejarah baru demokrasi Maluku Utara. Sejarah ini tidak terlepas dari kerja keras dari masyarakat maluku utara sebagai pemilih dan tentu bagi penyelenggara pemilu KPU serta bagian pengawsan Pimilu yakni Bawaslu,” katanya.

LIHAT JUGA: Polda Malut Periksa Ketua KPU dan Bawaslu, Ada Apa?

Ditengah kasus yang dihadapi dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut, HMI meminta agar Bawaslu dan KPU mampu menjaga indepensi dan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu.

“Selain itu juga kepada lembaga Polda Maluku Utara agar bisa menjaga integritas dan indepensinya agar tidak mencoba mendiskriminasi penyelengara dengan intervensi-intervensi yang melanggar aturan. Apalagi mengintervensi sampai pada penyelesaian sengketa.  Karena kepolisian tidak memiliki wewenangan itu. Kepolisan cukup mengawal agar pemiliham gubernur maluku utara dan wakil hubernur maluku utara berjalan aman dan damai, jangan malah membuat dinamika politik maluku utara semaikn gaduh,” tegasnya.(tim/red)

Pos terkait