PARADE Indonesia Desak Kejati dan Polda Tuntaskan Sejumlah Kasus Korupsi di Malut

  • Whatsapp
Aksi PARADE Indonesia di depan Kantor Kejati Malut

TERNATE – Pergerakan Aktivis Demokrasi (PARADE) Indonesia Maluku Utara (Malut) Rabu (18/07/2018) pagi  menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Malut. Puluhan massa ini mendesak kedua instansi penegak hukum tersebut untuk segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Malut.

Diantaranya, dugaan korupsi pengelolaan keuangan di Dinas Nakertrans Kabupaten Halbar Tahun 2011 senilai Rp. 1,3 miliar yang diduga kuat melibatkan Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando.

Selain itu, dugaan korupsi 27 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemprov Malut secara ‘illegal’, kasus 15 Proyek Fiktif di Pemprov senilai Rp 45 miliyar yang diduga melibatkan Ahmad Purbaya dan Bambang Hermawan, serta dugaan dugaan korupsi anggaran APBD tahun 2017 Pemprov Malut sebesar Rp. 500 miliar.

“Kami meminta Kejati maupun Polda Maluku Utara agar segara selesaikan persoalan-persoalan ini. Karena sejauh ini Kejati dan Polda belum ada titik terangnya padahal jelas-jelas ada unsur dugaan korupsi seperti melibatkan Ahmad Zakir Nando yang saat itu menjabat sebagai Kadis Nakertrans,” kata Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Risaldi A.Jou’e.

Aksi PARADE Indonesia di depan Kantor Ditreskrimsus Polda Malut.

Ia menambahkan, Polda Malut segera menahan memproses Bupati Kabupaten Pulau Morotai Beny Laos terkat dugaan pemalsuan tanda-tangan dokumen APBD Tahun 2018 serta mengadili Bupati Kabupaten Taliabu Aliong Mus dalam dugaan korupsi anggaran Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp 4 miliar.

“Kami berfikir ada yang pro adapun yang kontrak. Oleh sebab itu persoalan seperti harus cepat di tangani dan diselesaikan, karena bagaimanapun korupsi adalah ‘Benalu Sosial’ yang merusak pada semua segi penghambat pemerintahan dan pembangunan di Malut,” harapnya.(ul/red)

Pos terkait