Polda Malut Periksa Ketua KPU dan Bawaslu, Ada Apa?

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu dan KPU Malut diwawancarai usai memenuhi panggilan Polda Malut

TERNATE – Penyidik Direktorat Reskrimum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) Selasa (17/07/2018) melangsungkan pemeriksaan terhadap Ketua KPU Syahrani Somadayo dan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin terkait dugaan tindak pidana Pilkada Malut.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan, kedatangannya dengan KPU untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait dengan tahapan pencalonan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, Daftar Pemilih Tetap ganda dan AHM yang menggunakan hak pilih di Desa Gela, Kabupaten Pulau Taliabu.

“Kami sudah menjelaskan secara prosedural berdasarkan peraturan KPU No. 3 tahun 2017 tentang tahap pencalonan. Kemudian mekasnisme DPT dan mekanisme penanganan pelanggara yang dilakukan oleh bawaslu dan kami sudah jelaskan secara terperinci,” katanya.

“Pemilihan di Desa Gela, yang bersangkutan (AHM.red) menggunakan form model A5 (pindahan) dan beliau terdaftar di DPT Desa Mangon TPS 1 karena beliau juga punya KTP disana,” sambung Muksin.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo. “Kami hanya menghadiri undangan untuk mengklarifikasi dan kami sampaikan kami bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pegangan kita adalah aturan,” ujarnya sembari menegaskan penyelenggraaan pemilu tidak ada masalah.

Terpisah, Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendry Badar saat dikonfirmasi mengatakan, pemanggilan klarifikasi yang dilakukan Polda terhadap ketua KPU dan Bawaslu Malut itu terkait dengan terjadinya satu tindak pidana di Pilgub Malut Tahun 2018.

“Yang jelas kasus ini masih sebatas klarifikasi dan masih dalam tahap penyelidikan oleh penyidik terhadap keterangan dari ketua KPU dan Bawaslu,” kata Hendry.

Menurutnya, proses penyelidikan yang dilakukan Polda ini diluar dari proses sentra Gakumdu dan tindakan ini merupakan hasil temuan dari Polda Malut bukan menindaklanjuti laporan, karena langkah ini untuk mengantisipasi adanya isu pasca rekapitulasi.

“Isu yang berkembang saat ini merupakan materi penyelidikan penyidik dan tidak bisa disampaikan disini, untuk perkembangan selanjutnya juga nanti akan kami sampaikan lagi,” tutur Hendry.

Sekedar diketahui, kedua unsur pimpinan di Bawaslu dan KPU tersebut dipanggil berdasarkan laporan informasi Ditintelkam Polda Malut No: R/LI/575/VII/2018.(ul/red)

Pos terkait