SUSU KENTAL MANIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh : Hasrul Buamona, S.H.,M.H

(Advokat Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)

 

Selain euphoria piala dunia dan pemilihan kepala daerah serta naiknya  BBM, pada Juli 2018, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan media berita online terkait temuan susu kental manis yang ternyata tidak mengandung susu bernutrisi,  melainkan memiliki kadar gula yang lebih banyak, tentunya berbahaya secara medis bagi masyarakat secara luas.

Dalam berita online detiknews.com tertanggal 4 Juli 2018, dalam berita tersebut BPOM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang “Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya” yang berisi 4 (empat) larangan terkait mengkonsumsi susu kental manis yakni :

  1. Dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apa pun.
  2. Dilarang menggunakan visualisasi bahwap roduk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3) disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat Produk susu lain antara lain susu sapi/susu yang dipasteurisasi/susu yang disterilisasi/susu formula/susu pertumbuhan.
  3. Dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai
  4. Khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayanga cara anak-anak.

Terkait permasalahan susu kental manis Komsi X DPR RI  tidak tinggal diam dikarenakan akan memanggil Kepala BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk dimintai keterangan.

Dalam pemberitaan yang lain juga BPOM menyatakan bahwa susu kental manis tidak mengandung susu, tanpa padatan susu sama sekali, susu kental manis telah berhasil “menipu” masyarakat yang justru sering menyajikannya untuk anak (aceh.tribunnews.com 4 Juli 2018).

Dari pemaparan Surat Edaran dari BPOM tersebut dan apabila dikaji dalam hokum perlindungan konsumen, maka patut kemudian perusahan susu kental manis harus dimintai pertanggungjawaban secara hokum baik itu pidana,  perdata dan perdata konsumen secara khusus. Namun yang  menjadi pertanyaan kemudian apakah selama ini pemerintah dalamhal ini Kementrian Kesehatandan BPOM  tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait produksi susu kental manis ? Bukankah kedua institusi Negara tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan bidang obat dan makanan? Persoalan utama ialah banyak masyarakat  yang gunakan susu kental manis untuk kebutuhan bayi pengganti ASI  ataupun susu bayi, dan tentunya merugikan kesehatan anak/bayi sampai dewasa nanti.

Apabila kembali melihat Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan mengatur bahwa “Makanan dan minuman yang  dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan” dan ayat (2)  “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari Pasal tersebut diatas pada pokoknya  mengatur dan menerangkan kepada public bahwa hanya Pemerintah (Kemenkesdan BPOM) yang  memiliki kewenangan dalam membuat standar dan syarat kesehatan serta izin edar bagi perusahan susu dalam memproduksi susu kental manis,  sehingga mengapa persoalan ini baru muncul dan Menteri Kesehatan terlihat seperti kaget terkait kandungan susu yang tidak memiliki nutrisi kesehatan.

Dalam persoalan susu kental manis ini, sudah tentu masyarakat khususnya anak-anak/bayi sebagai konsumen sangat dirugikan dalam aspek kesehatan. Kemudian dalam persoalan ini,  perusahaan susu kental manis selaku pelaku usaha memiliki kewajiban dalam Pasal 7 hurufd UU  No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur  “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Terkait permasalahan susu kental manis, seharusnya BPOM  tidak hanya mengeluarkan Surat Edaran sebagaimana yang dijelaskan diatas, namun yang paling  terpenting juga mengumumkan kepada masyarakat luas terkait produk susu kental manis apa saja yang  tidak memiliki nutrisi kesehatan.

Tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban,  dan secara hokum masyarakat dan bahkan Kementrian Kesehatandan BPOM  juga dapat mengambil langkah hokum baik pidana dan perdata untuk memproses dan meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap perusahaan susu kental manis yang diduga melakukan penipuan produk.

Penulis memberi saran  kepada pemerintah untuk segera menarik produk susu kental manis dari pasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (6) UU Nomor 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan yang mengatur bahwa “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran,  dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu pemerintah juga harus berani meminta pertanggungjawaban hokum korporasi perusahan tersebut secara hukum, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat selaku konsumen.(***)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

IPMI-Makayoa : AHM-Rivai Pantas Pimpin Malut

Ming Jul 8 , 2018
Oleh : Hasrul Buamona, S.H.,M.H (Advokat Hukum Kesehatan dan Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)   Selain euphoria piala dunia dan pemilihan kepala daerah serta naiknya  BBM, pada Juli 2018, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan media berita online terkait temuan susu kental manis yang ternyata tidak mengandung susu bernutrisi,  melainkan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!