Ditahan KPK, AHM Optimis Tetap dilantik Gubernur Malut

  • Whatsapp
Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus/Foto : (Nur Indah/detikcom)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus (AHM) terkait dugaan pengadaan fiktif pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan APBD Kepsul, Tahun 2009.

“Dilakukan penahanan terhadap AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/7/2018).

Tersangka AHM keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.40 WIB dan telah mengenakan rompi berwarna oranye. Seusai diperiksa, ia telah ditunggu oleh para awak media. Kepada awak media, ia memberikan komentar terkait penahanannya.

“Bagi saya ini (penahanan) adalah bagian dari nilai tukar yang sangat luar biasa sangat mahal harganya. Kita sudah menang pilkada ini adalah nilai tukar,” kata Ahmad seusai keluar dari Gedung KPK.

Ia juga berpesan kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara untuk bersabar dan tetap tenang.

“Sabar saja rakyat Maluku Utara. Insya Allah ada Allah SWT,” kata dia. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai nasib dirinya yang memenangi Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2018 versi hitung cepat, Ahmad yakin akan tetap dilantik jika nantinya hasil resmi telah keluar dari KPU.

“Kami sudah menang pasti menanglah. Suaranya nggak bakal kemana-mana lah,” kata Ahmad.

LIHAT JUGA: Mendagri Enggan Lantik Kepala Daerah Tersangka KPK di Penjara

AHM-Rivai Umar merupakan pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pasangan calon nomor urut 1 ini meraih 120.015 suara atau 28,76 persen. Di sisi lain, Febri menuturkan AHN akan ditahan di rutan cabang KPK di Kav K-4.

Sementara itu, tersangka lainnya Zainal Mus yang merupakan adik kandung dari AHN akan ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dalam kasus ini, Zainal Mus disangka melakukan korupsi terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kepsul tahun 2009.

Diduga, tersangka membuat seolah-olah Pemkab Kepsul membeli lahan milik masyarakat. Padahal, lahan itu milik Zainal Mus.

Total kerugian negara dalam kasus ini adalah Rp 3,4 miliar. Dari total uang APBD itu, sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal.

Sementara, sebesar Rp 850 juta diduga diberikan kepada Ahmad melalui pihak lain untuk disamarkan. Kemudian, sisanya mengalir kepada pihak lain.

Dalam kasus ini, Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.(red/azk)

Sumber : kompas.com

Pos terkait