Senin, September 27, 2021
Home > POLMAS > Ini Sejumlah Temuan Lapangan KIPP di Pilgub Maluku Utara

Ini Sejumlah Temuan Lapangan KIPP di Pilgub Maluku Utara

TERNATE – Masyarakat Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan hak politiknya dalam memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan melalui pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara yang telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018 kemarin.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai secara keseluruhan bahwa masyarakat telah memberikan suaranya dengan aman dan damai yang menandakan kedewasaaan pemilih di Provinsi Maluku Utara dengan tingkat presentasi partisipasinya diatas 70 persen.

“Namun ada temuan-temuan yang manurut kami untuk segera diperbaiki oleh KPU terhadap penyelenggara di masa-masa mendatang,” kata Ketua KIPP Provinsi Malut Nurdin I Muhammad, didampingi Iwan Seber (Sekretaris) dan M. Thahrim Imam (Pokja Pengawasan) dalam konferensi pers di Boulevard Hotel Ternate, Jum’at (29/06/2018).

LIHAT JUGA: Bawaslu Malut Imbau Masyarakat tak Terpengaruh Masalah Real Count KPU

Hasil pantauan KIPP Malut di 10 Kabupaten/Kota se-Malut ada beberapa temuan lapangan seperti masyarakat belum menggunakan hak pilihnya dan form C6 yang tidak terdistribusi secara baik serta adanya kotak suara yang diinapkan ke rumah Kepala Desa.

“Ini karena penggunaan e-KTP berdasarkan surat edaran KPU RI No. 274 Tahun 2018 ini belum tersampai di penyelenggara tingkat bawah terutama di KPPS sehingga banyak masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya,” ungkap Nurdin.

“Seperi kasus di Halbar dan Tikep banyak menolak memilih karena tidak memiliki e-KTP. Padalah dalam surat edaran nomor 274 itu diisyaratkan sangat memungkinkan memilih asalkan pemilih itu masuk dalam DPT. Bisa saja ini terjadi karena tingkat sosialisasinya rendah dari pihak penyelenggara,” sambungnya.

Sementara temuan kotak suara yang diinapkan di rumah Kepala Desa Kuripasai, Kabupaten Halbar itu telah diselesaiakan oleh tim pengawas Pemilu dengan memindahkan kotak suara itu ke Kantor Desa setempat.

“Untuk temuan-temuan yang lain tidak terlalu signifikan hanya bersifat administratif seperti panitai yang membuka dengan waktu yang terlambat,” ujar Nurdin.

Terkait indikasi adanya money politic maupun keterlibatan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat desa, kata Nurdin hal itu sulit untuk menemukan fakta atau bukti yang mendukung sehingga kategori TSM yang diatur dalam UU tidak terpenuhi.

Nurdin berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan hasil quick count Pilgub Maluku Utara yang beredar melainkan mempercayakan kepada KPU sebagai lembaga yang berkewenangan sehingga hasil yang di publikasikan sesuai hasil real di lapangan.

Menurut dia, Pilgub Maluku Utara tahun 2018 adalah yang terbaik sepanjang sejarah Pilgub Maluku Utara karena minim pelanggaran ditambah perkembangan teknologi dan informasi yang cepat menyebar serta pengawasan yang kuat. “Ini membuat pelanggaran Pemilu itu relatif rendah,” ujarnya.

Sehingga itu dihimbau kepada para calon gubernur agar lebih memberikan kesempatan kepada yang sudah memenangkan secara quick count untuk saling terbuka dan memberikan penghargaan.

“Karena potret hari ini adalah pertunjukkan demokrasi yang baik dan sudah lebih baik dari pilgub-pilgub sebelumnya,” imbuhnya.(fic/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!