Senin, September 27, 2021
Home > NASIONAL > Menkopolhukam Janjikan Aparat dan PNS Netral di Pilkada 2018

Menkopolhukam Janjikan Aparat dan PNS Netral di Pilkada 2018

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat kemanan, baik Polisi maupun TNI, tetap netral hingga proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 usai.

Hal itu, sambungnya, penting demi kelancaran suksesi pemimpin di sejumlah daerah itu.

“Kita juga tadi menegaskan netralitas ASN, termasuk masalah keberpihakan [aparat keamanan], itu kita jamin bahwa pada saat nanti hingga usai tidak akan ada keberpihakan dari pihak-pihak tertentu yang memang harus netral,” ujar Wiranto usai melakukan rapat koordinasi khusus di Jakarta, dikutip dari cnnindonesia.com, Jumat (22/06/2018).

Dalam rapat itu hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Wiranto juga meminta kepada pihak terkait untuk menyelesaikan segala kendala di lapangan, baik masalah keamanan maupun teknis pelaksanaan, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 27 Juni mendatang.

Hal itu bertujuan agar tak mengganggu pelaksanaan proses penyelenggaraan Pilkada hingga pada tahap akhir.

“Sehingga pada saat pemilu nanti tidak ada lagi permasalahan yang mengganggu proses pemilu bukan hanya penyelenggaraannya maupun pengamanannya harus siap,” ujarnya.

Di sisi lain, Wiranto juga menjamin pelaksanaan Pilkada serentak 2018 bakal berjalan aman dan lancar hingga selesai.

Wiranto mengatakan TNI dan Polri telah mengerahkan kekuatan yang cukup, untuk mengamankan 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak supaya berjalan lancar.

“Polri dan TNI telah mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk dapat meng-cover dan mengamankan seluruh daerah pemilihan di 171 daerah. Termasuk daerah yang lain,” ujarnya.

Mantan Panglima ABRI itu juga meminta kepada masyarakat bersama-sama pemerintah untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu bertujuan agar jalannya Pilkada berlangsung secara demokratis dan aman sehingga dapat menciptakan pemimpin daerah yang berkualitas.

“Dengan demikian tugas untuk menyukseskan pemilu bukan hanya pemerintah, Polri, TNI, KPU, Bawaslu tapi tugas seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!