Pamda Halsel MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba

LABUHA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar rapat Kerja Sama Operasional (KSO). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba itu sekaligus dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Selasa (05/06/2018).

Kerja sama tersebut dalam rangka program percepatan perlindungan jaminan sosial, mengenai implementasi kualitas pelayanan program BPJS Ketenagakerjaan untuk Non Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, Honorer/PKWT dan Perangkat Desa serta Sektor Jasa Konstruksi dilingkup Kabupaten Halsel.

Dalam arahannya, Bupati Bahrain menyampaikan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu bagi Pegawai Non ASN, tenaga Kontrak/Honorer dan Perangkat Desa serta menjalin kerja sama yang baik, demi pelaksanaan pelayanan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS).

“Saya berharap seluruh SKPD dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat membantu dan mensejahterakan para ketenagakerjaan seperti pegawai non ASN/honorer/kontrak maupun perangkat desa,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Helmi Surya Botutihe selaku Sekertaris Daerah juga mengatakan BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukan bagi pegawai non ASN/Honorer/Kontrak yang kurang lebih berjumlah 2.000 orang.

“Semua  pihak wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan baik itu guru, perawat maupun bidang lainnya dan segera melakukan pendaftaran BPJS demi perlindungan Jaminan Sosial,” ucapnya.

Sementara itu, Hj, Nurmaidah Djafar Ma’ruf selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP. Halsel menjelaskan, terkait BPJS, yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Sosial Nasional, bahwa BPJS yang ada sekarang ini telah dirubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diantaranya jaminan kecelakaan Kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

“Dengan harapan seluruh Instansi dapat menjalankan amanah perlindungan jaminan sosial demi meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan tersebut,” jelasnya.

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan jaminan kematian oleh Bupati Halsel kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Anisa Ismail berupa uang tunai sebesar Rp 24 Juta.(all/fic)

Pos terkait